Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK resmi meluncurkan perluasan penggunaan biodisel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non PSO pada 1 September 2018 lalu. Namun dalam realisasinya, kebijakan ini masih menemui beberapa kendala seperti halnya penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pihaknya tengah berupaya meminta Pertamina untuk mengurangi beberapa titik lokasi penyaluran FAME. Sebab, semakin banyak lokasi, maka ketersediaan kapal yang dibutuhkan akan juga lebih banyak.

"Ada masalah pencampurannya terlalu banyak titiknya sehingga kapal yang diperlukan banyak. Itu sekarang mulai kita kurangi kita minta Pertamina untuk kurangi supaya jangan kemudian perlu kapalnya banyak," kata Menko Damrin di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/11) malam.

Menko Darmin juga menginginkan supaya ada semacam penyimpanan apung (floating storage) untuk menampung FAME dari kapal-kapal pengangkut. "Kita malah sedang menyiapkan harus ada floating storage. Kalau itu tidak ada, gini dulu waktu PSO aja itu tankinya oke masih cukup. Tapi begitu masuk non PSO itu tankinya kurang. Dia tiba tiba perlu yang tadinya tankinya satu cukup, sekarang dua," katanya.

Menko Darmin mengatakan, untuk floating storagenya sendiri akan disediakan oleh Pertamina, yang kemudian nantinya akan disewakan oleh perusahaan yang menyediakan FAME. "Tapi itu kita sudah ketemu solusinya artinya kalau floating storagenya sudah ada tinggal penempatannya yang tidak akan memakan waktu banyak," imbuhnya.

Meski masih ada beberapa kendala di lapangan, implementasi B20 sendiri dikatakan Menko Darmin sudah nyaris 100 persen. "Sebetulnya di dalam ini kita B20 itu akan optimum artinya mendekati 100 persen dari potensinya itu di bulan Desember," pungkasnya.