emirsyah satar

Mantan Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, ajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi pesawat dengan melampirkan bukti baru, termasuk putusan bebas Soetikno Soedarjo, memicu pertanyaan tentang keadilan putusan sebelumnya.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengapresiasi, langkah KPK dalam penyerahterimaan aset hasil rampasan penanganan tindak pidana korupsi kepada TNI AU ini.

Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo diduga melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat jenis ATR 70-600.

Sebelum menjadi pesakitan penyidik Kejagung, Emirsyah Satar sendiri sudah terjerat hukum yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soetikno Soedarjo (SS) sendiri merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Mugi Rekso Abadi (MRA) yang juga telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Untuk diketahui, Emirsyah Satar dan Soetikno juga tengah menjadi pesakitan dalam pusaran kasus suap Garuda Indonesia yang kini diproses penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa Eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat, Rabu (3/2).

The Serious Fraud Office (SFO) atau lembaga yang menyelidiki kasus penipuan dan korupsi di Inggris, mengumumkan saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap produsen pesawat terbang asal Kanada, perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Ali mengamini, kasasi Emirsyah ke Mahkamah Agung sebagai upaya banding lanjutan. Karenanya, KPK mempersilakan saja hal tersebut karena itu adalah haknya sebagai terdakwa sesuai hukum acara berlaku.

Luhut menambahkan, ada sejumlah alasan sebagai tolak ukur dilakukannya kasasi.

Kuasa hukum Emirsyah menilai ada beberapa kekeliruan dalam vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor terhadap kliennya. Salah satunya terkait uang pengganti yang dibebankan kepada kliennya sebesar SGD 2.117.315.

Selain terbukti melanggar tindak pidana korupsi, Soetikno juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPP) sebagaimana Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 65 (1) KUHP.

Emir juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315. Jika tak dibayar dan hartanya tak cukup untuk membayar, maka akan diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar pidana penjara 12 tahun denda Rp 10 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Selain menjatuhkan pidana penjara, jaksa juga menuntut Emirsyah membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315. Uang pengganti harus dibayar Emir selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain Andre Rahadian, juga hadir dua saksi lain, yakni Victor Agung Prabowo yang merupakan karyawan departemen teknik Garuda Indonesia dan Hardi Rusli, suami Sandrani Abubakar, menantu mertua Emirsyah Satar, almarhum Mia Suhodo.

Hal itu diungkap oleh saksi dalam sidang Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam surat dakwaan, penandatanganan itu dilakukan Soetikno dalam rangka memberikan upah kepada Emirsyah Satar dan pihak lain yang turut berjasa.

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas pengadaan sejumlah pesawat. Sumber uang berasal dari penerimaan suap dari Soetikno Soedarjo.

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari Soetikno Soedarjo, pemilik PT Mugi Rekso Abadi, sebesar Rp 5,8 miliar, USD 884.200, EUR 1 juta, SGD 1 juta. Penerimaan suap terkait pengadaan sejumlah pesawat di Garuda Indonesia.