Edy Mulyadi

Namun Majelis Hakim mengeluarkan putusan agar Edy dilepaskan, lantaran masa penangkapan yang bersangkutan telah terhitung sama dengan masa hukuman penjara yang diberikan hakim.

Youtube tidak termasuk pers, melainkan media sosial yang tidak dapat diukur dengan hukum pers.

Menurutnya, setelah video kalimat 'Jin Buang Anak' viral di media sosial banyak masyarakat Kalimantan yang merasa tersinggung. Karena menganggap kalimat tersebut serasa memberikan kesan negatif kepada warga yang tinggal di lokasi pembangunan IKN Nusantara.

"Jangan takut mati Edy Mulyadi, minta maaf kepada kami masyarakat Kalimantan," tuturnya.

Desakan itu disampaikan Helena, saat ditanya majelis hakim terkait reaksi masyarakat atas ucapan Edy Mulyadi. Ketika dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam perkara dugaan ujaran kebencian.

Meski sempat ditengahi hakim untuk tak melanjutkan pertanyaan tersebut, namun Juju merasa bila alasan Helena merasa tak terima dengan kata 'jin' harus dijelaskan. Terlebih, dia adalah sosok pelapor yang mempolisikan Edy.

Jaksa menjelaskan, Edy Mulyadi memiliki akun atau channel YouTube dan kerap mengunggah video yang berisi opini atau pendapat pribadi pada tahun 2021 yang menimbulkan pro dan kontra.

Setelah dilimpahkan, Ketut menjelaskan jika saat ini pihak Kejari Jakarta Pusat akan memulai untuk menyiapkan surat dakwaan untuk tersangka Edy Mulyadi.

Penetapan tersangka ini juga setelah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 55 orang, di antaranya 38 orang saksi dan 18 saksi ahli seperti ahli bahasa, sosiologi umum, pidana, ahli ITE, medsos analisis, digital forensik dan antropologi.

Menurutnya, pengajuan penangguhan penahanan itu akan dilakukan pihaknya saat sidang di pengadilan.

"Ada 30 butir pertanyaan yang diajukan penyidik kepada saksi," ucap dia.

Selain itu, jenderal bintang satu ini memastikan jika pihaknya belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan. Baik terhadap Edy maupun Adam.

Ternyata, pada malam pertama ditahan, Edy mendapatkan bingkisan dari eks pimpinan FPI Rizieq Syihab. Hal ini diungkap oleh Herman Kadir selaku kuasa hukum Edy saat menemuinya pada Rabu (2/2) kemarin.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan penanganan kasus dugaan penghinaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan tersangka Edy Mulyadi sudah sesuai aturan. Agus menepis tudingan Edy Mulyadi bahwa pengusutan perkaranya lantaran kerap mengkritik kebijan pemerintah.

Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Kuasa hukum menilai proses penahanan tersebut tidak sesuai dengan aturan KUHAP yang telah mengatur proses penahanan seseorang harus didahului dengan BAP sebagai tersangka.

Edy Mulyadi akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang menjeratnya itu.

Menurut Ahmad, penetapan tersangka itu berdasarkan sejumlah alat bukti dan pemeriksaan saksi sebanyak 55 orang. Termasuk juga saksi ahli antara lain ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT, ahli analisis media sosial, ahli antropologi, hingga ahli hukum.

Mabruri menegaskan, Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.