DPRD Kota Malang

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam merumuskan kebijakan. Langkah ini krusial untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara efektif dan berkelanjutan.

DPRD Kota Malang tengah mematangkan Raperda Bangunan Gedung Malang untuk memperkuat penertiban bangunan liar di atas PSU dan sempadan sungai. Aturan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan, ketertiban, dan banjir.

DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada orang tua sebagai penentu efektivitas implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari konten negatif di media sosial.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah menyusun skema WFH ASN secara detail untuk memastikan produktivitas dan kinerja birokrasi tetap optimal di tengah tantangan adaptasi kerja jarak jauh.

DPRD Kota Malang bersama Pemkot Malang sedang memfinalisasi Raperda Parkir Malang yang akan mengatur skema bagi hasil lebih fleksibel, berpotensi meningkatkan pendapatan pengelola dan juru parkir.

DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota setempat segera mengisi Kekosongan JPTP Kota Malang definitif untuk memastikan kinerja pemerintahan yang optimal dan menghindari hambatan program kerja daerah.

DPRD Kota Malang serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 melalui skema intensifikasi pajak dan retribusi, demi kemandirian fiskal daerah.

DPRD Kota Malang menegaskan alokasi APBD 2026 Malang akan difokuskan untuk pengembangan SDM, menyesuaikan RPJMD dan RKPD. Cari tahu mengapa ini menjadi prioritas utama!

DPRD Kota Malang sedang merevisi Perda Parkir, mencakup aturan imbal jasa, kewajiban karcis, dan pemetaan titik parkir resmi. Simak detail poin-poin penting dalam revisi Perda Parkir ini!