Dito Ganinduto

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto meyakini, akselerasi pemulihan ekonomi domestik pada triwulan IV-2021 akan terus berlangsung secara bertahap. Pertumbuhan ini pun ditopang oleh tingginya ekspor.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2022 sebesar Rp 44 triliun. Anggaran tersebut sebelumnya telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI.

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Keputusan tersebut nantinya akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di triwulan kedua tahun 2021. Menurutnya, program ekonomi yang selama ini dijalankan sudah berada di jalan yang benar atau on the right track.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto menilai, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menegaskan, industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19. Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di Tanah Air, baik sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen.

Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Kesepakatan ini setelah adanya rapat panitia kerja (panja) Komisi XI dengan pemerintah.

Dia mengatakan, sejak terjadi pandemi Covid-19 pemerintah dan Komisi XI memang terus melakukan rapat secara berkelanjutan. Rapat dilakukan untuk refocusing Anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda ) untuk percepatan penanganan Covid-19.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan, kebijakan ini mampu menjadi katalis pengembangan industri kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, dengan pembebasan PPnBM yang akan berlaku ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi kendaraan listrik nasional.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dito Ganinduto mengaku, optimistis penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor akan mendongkrak sektor industri otomotif. Seperti diketahui, industri otomotif tengah lesu akibat kondisi pandemi Covid-19.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 12,5 persen sudah berdasarkan pertimbangan matang dengan 5 aspek.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah resmi dibentuk. Sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lembaga tersebut dinilai dapat memberikan satu harapan atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peningkatan Foreign Direct Investment Indonesia di masa mendatang.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengaku optimis kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dapat meningkatkan investasi asing langsung atau FDI di Tanah Air. Apalagi, LPI menjadi salah satu terobosan dalam menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.

Dalam pembahasannya, kedua pihak menyetujui untuk meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian atau ketahan pangan, industri manufaktur, pariwisata dan pembangunan ICT.

Dito juga mendukung pelaksanaan dan perluasan social safety net terus disalurkan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat agar tetap bertahan dalam kondisi krisis sampai berakhirnya wabah Covid-19.

"Kuncinya bergotong royong dan bersama-sama bersatu lawan corona,"

DPR memberikan dukungan secara maksimal kepada Bank Indonesia, OJK, LPS untuk mempersiapkan skenario atau rencana pencegahan dan penanganan Covid-19 ke depan bersama dengan Pemerintah.

Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto meminta Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala LPS segera mencari jalan keluar guna mencegah terjadi krisis ekonomi akibat virus Corona atau Covid-19.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dito Ganinduto, menanggapi usulan Badan Anggaran (Banggar) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dia memprediksi memang defisit akan melewati batas yang ditentukan UU APBN yakni 3 persen.

Komisi XI DPR akan memanggil Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia saat masa sidang dibuka. Hal itu membahas perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemi virus corona.