Dirjen Hubla Tersangka Suap

Tonny Budiono juga telah menitipkan uang denda Rp300 juta tersebut ke rekening penampungan KPK.

Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Jaksa KPK menuntut Antonius Tonny hukuman penjara 7 tahun denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono menangis usai mendengar penasihat hukum meminta keringan hukuman atas perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Antonius Tonny Budiono mengakui menerima suap dan gratifikasi selama menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Antonius meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memberikan hukuman ringan kepadanya.

Perusahaan Novanto lalai dari pekerjaan pengolahan alur Sungai Kapuas. Jaksa Yadyn saat itu menanyakan kepemilikan PT Baruna Ocean, sebab di tahun 2015 Tony merupakan Direktur Kepelabuhan pada Kementerian Perhubungan.

Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tony Budiono menangis saat menjalani sidang sebagai terdakwa penerima suap dan gratifikasi. Tony merasa dikucilkan oleh orang-orang, seperti menderita penyakit lepra.

Tony terkejut melihat daftar nama yang telah menerima ATM terisi saldo dengan nominal melebihi yang dia terima. Sebab, jabatan dari nama-nama penerima itu merupakan eselon IV.

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tony Budiono mengaku pernah diberi penghargaan oleh Ignasius Jonan berupa uang sebesar 20 ribu dolar Amerika. Pemberian uang tersebut setelah Tony berhasil menemukan kotak hitam pesawat Air Asia yang jatuh di Kepulauan Natuna, 2015 silam.

Mantan Direktur Perhubungan Laut pada Kemenhub, Antonius Tonny Budiono menjalani sidang penerimaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, sebagai terdakwa. Dalam sidang tersebut, dia mengaku telah memiliki firasat diintai seseorang yang baru diketahuinya kini adalah petugas KPK.

Budi Karya mengaku baru tahu kasus dan modus tersebut setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Tonny.

Kasus suap Dirjen Hubla, Budi Karya janji bakal perbaiki Kemenhub. Budi Karya akan meningkatkan intensitas kunjungannya ke sejumlah lingkungan Kemenhub khususnya bagian yang secara analisis tim ada masalah. Juga ke daerah-daerah yang terbilang sulit untuk dijangkau.

Menurut Budi, Tonny sebelumnya memiliki kinerja yang dipandang baik. Namun setelah OTT, dia menerima informasi berdasarkan laporan tim bahwa Tonny benar menerima uang usai pengerjaan sebuah proyek selesai.

Bos PT Adiguna Keruktama ngaku beri uang ke eks stafsus Kemenhub. Adanya penerimaan uang itu diamini oleh Tony sebagai terdakwa. Ia menyebut penerimaan uang tersebut sebesar Rp 1 miliar dan dikatakan telah dikembalikan.

Menhub batal jadi saksi kasus suap mantan Dirjen Hubla. Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Yadyn tidak mempermasalahkan absennya Budi dalam sidang hari ini. Meski diakuinya keterangan Budi dalam persidangan dengan terdakwa Tonny cukup penting.

Sidang penerimaan suap oleh mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/3). Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK bakal menghadirkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Ada kebutuhan pemeriksaan untuk pengembangan perkara," ujar Febri kepada merdeka.com.

Tak penuhi panggilan KPK, Jonan bisa dihadirkan di sidang eks Dirjen Hubla. Menteri ESDM Ignasius Jonan tak penuhi panggilan KPK terkait kasus suap Dirjen Hubla Kemenhub, Antonius Tonny Budiono pada 4 Desember 2017 lalu. Meski KPK menyatakan pemeriksaan Jonan akan dijadwalkan ulang, berkas Antonius tetap dilimpahkan

Adi Putra alias Yeyen alias Yongkie dinyatakan terbukti menyuap Tonny sebesar Rp 2,3 miliar atas pengerjaan proyek pengerukan di beberapa pelabuhan.

Selain suap, eks Dirjen Hubla juga didakwa terima gratifikasi. Jaksa mengungkap sedikitnya ada enam mata uang asing yang dianggap merupakan bentuk gratifikasi oleh Tonny, yakni USD 479.700, EUR 4.200, SGD 700.249, RM 11.212, dan Rp 5.815.579.000.

Eks Dirjen Hubla didakwa terima suap Rp 2,3 miliar. Jaksa menganggap uang tersebut terkait dengan pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.