DIM RUU KUHAP

Awalnya, Habiburokhman lebih dulu menyampaikan, soal dokumen tersebut sudah diunggah sejak 18 Februari 2025 lalu di website dpr.go.id.

Proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi KUHAP juga telah dilakukan dan dinilai cukup.

Total ada 6.000 poin permasalahan akan diserahkan ke Komisi III DPR untuk dibahas lebih lanjut.