Data Ganda Penerima Bansos

ASN hingga TNI di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tercatat dalam data penerima bantuan sosial dari Kemensos RI. Ini fakta di baliknya.

Dia mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat terkait data ganda ini. Harus diakui, kata Rudi, polemik data ganda ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu bahkan sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.

Risma sampai sekarang memang belum menjelaskan detil ihwal data ganda yang disampaikan ke KPK.

"21 juta itu basisnya apa? Itu yang belum tahu dan Bu Risma belum menyampaikan itu ke publik."

Risma menyatakan, acara semacam ini bukan main-main. Kegiatan hari ini adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO dalam pengamanan IT.

Diah mengungkapkan, Kementerian Sosial telah mendapatkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan permasalahan data ganda penerima bansos.

Bukhori mengatakan, pada saat masa sidang dibuka kembali, Komisi VIII akan menyusun jadwal rapat dengan Risma. Ia bilang akan banyak yang dibahas dengan mantan wali kota Surabaya itu.

Bukhori mengatakan, pada saat masa sidang dibuka kembali, Komisi VIII akan menyusun jadwal rapat dengan Risma. Ia bilang akan banyak yang dibahas dengan mantan wali kota Surabaya itu.

Mengenai masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DPR telah membentuk Panja pada tahun 2020. Hasil rekomendasi Panja saat itu perlu ada pendataan secara nasional supaya DTKS menjadi bahan rujukan untuk seluruh kementerian lembaga untuk penyaluran bantuan sosial.