Chat Firza-Rizieq

Dengan adanya hal itu, Febriyanto Dunggio selaku kuasa hukum penggugat langsung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberitahukan putusan pengadilan tersebut.

Menurutnya, putusan pengadilan yang menetapkan untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut guna menutup pengungkapan kasus tewasnya enam laskar FPI oleh aparat kepolisian pada 7 Desember lalu.

Kombes Yusri tidak ingin menanggapi lebih jauh karena belum memegang salinan putusan dari PN Jaksel.

Pencabutan SP3 tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan chat mesum Rizieq dilanjutkan.

Bila ada fakta baru, Polri sebut kasus chat Rizieq-Firza bisa dibuka kembali. SP3 terhadap dugaan kasus chat porno menimpa Pimpinan Front Pembela Islam itu merupakan kewenangan penyidik. Sehingga pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih jauh alasan di belakang keluarnya putusan tersebut.

Jika ingin mengkonfirmasi lebih jauh soal alasan pemberhentian kasus chat bernada pornografi itu, Jokowi menyarankan publik menanyakan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menegaskan, tidak ada intervensi terkait terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan chat pornografi yang menjerat pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab. Dia menjelaskan, sudah enam kali menyampaikan hal tersebut.

Zainut menambahkan, kewenangan menghentikan sebuah perkara berada di tangan penyidik Polri. Hal tersebut merupakan perkara yang biasa dan sudah sering terjadi.

Malah, berkali-kali mangkir panggilan penyidik, Rizieq Syihab rupanya 'ngacir' ke Saudi Arabia. Ia enggan menghadapi proses hukum dengan dalih tengah dikriminalisasi.

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir meminta Kepolisian untuk memeriksa keaslian foto tersangka kasus chat porno Firza Husein yang ada dalam barang bukti kasus tersebut. Hal itu, ia katakan, menyusul penghentian penyidikan kasus dugaan chat porno yang menimpa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq.

Polisi resmi memberhentikan kasus chat bernada pornografi yang menjerat pimpinan FPI Rizieq Syihab. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) wajar. Karena sejak awal proses hukum tersebut seharusnya tidak ada.

Dia mengatakan, penghentian kasus yang berjalan setahunan itu, berkat usahanya sendiri. Sugito melakukan diskusi dan debat perkara. Penyidik juga telah berlaku profesional. Maka itu, dia menampik ada intervensi di luar proses hukum.

Penyidikan kasus dugaan chat pornografi yang ditudingkan pada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) kini telah dihentikan. Sebelum kasus ini dihentikan, pihak Istana Kepresidenan sempat melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

Dia mengakui belum ada informasi terkait persiapan sambut kepulangan Rizieq. Ahmad menceritakaan saat mengetahui kabar tersebut mereka hanya menyerukan shalawat tanda beryukur kepada Allah SWT.

Menurutnya, kasus tersebut telah mencemarkan nama baik Rizieq. Karena semua yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan bersalah oleh hukum.

Polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus dugaan chat porno yang dituduhkan pada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Hal itu menandakan kasus chat pornografi yang juga melibatkan Firza Husein tak akan bergulir ke pengadilan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid yakin dihentikannya penyidikan bukan karena deal politik. Menurutnya, SP3 keluar karena fakta hukum yang lemah hingga penyidikan perkara tidak bisa dilanjutkan.

Salah satu nama yang sempat terseret-seret dalam kasus tersebut adalah Fatimah Husein Assegaff atau akrab disapa Kak Ema.

Perkara ini dihentikan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan hasilnya, tidak ditemukan pengupload video tersebut.

Firza, kata Aziz, tak meminta namanya dipulihkan atas SP3 yang diterbitkan Kepolisian dari kasusnya. "Sebab dengan SP3 ini dipublish oleh Kepolisian berarti apa yang menjadi permintaan kita sudah diakomodir, sudah ada keputusan resmi dalam bentuk surat dan pengumuman resmi. Kita anggap itu sudah cukup pulihkan nama."