Bupati Banyuasin ditangkap

Terima suap naik haji, Bupati Banyuasin nonaktif divonis 6 tahun bui. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara pada persidangan sebelumnya.

Bupati Banyuasin nonaktif diduga suap DPRD untuk pengesahan APBD. Yan Anton diduga memberikan THE kepada sejumlah penegak hukum dan memberikan suap kepada DPRD terkait pengesahan APBD. Namun hal ini dibantah oleh ketua DPRD Agus Salam.

Sidang dugaan suap naik haji dengan terdakwa Bupati nonaktif Banyuasin, Yan Anton Ferdian kembali digelar Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Sidang menghadirkan sejumlah saksi memberatkan.

Penyuap Bupati Banyuasin agar bisa naik haji divonis 1 tahun 5 bulan. Mendengar putusan pengadilan, penasihat hukum terdakwa langsung menyatakan sikap dengan menerima karena dinilai sesuai pleidoi yang disampaikan sebelumnya. "Kami bersyukur dengan putusan ini, sesuai dengan pembelaan kami."

Kasus korupsi Yan Anton, Kapolri sebut 8 polisi diperiksa internal. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membenarkan bahwa delapan anggota polri mangkir saat dipanggil KPK. Namun tujuh dari delapan anggota tersebut sudah diperiksa di internal polri.

8 Anggota Polri mangkir dari panggilan KPK terkait kasus Yan Anton. Aparat penegak hukum itu diperiksa terkait dengan proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten) Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan.

Yan Anton mengenakan kemeja putih berbalut rompi orange bertuliskan tahanan KPK dan jeans krem. Selain Yan Anton, dalam pelimpahan itu KPK juga menitipkan dua tersangka lain dalam kasus yang sama. Yakni Rustami (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin) dan Kirman (pengusaha).

Kasus suap Bupati Muba, 6 ketua fraksi DPRD dituntut 5 dan 7 tahun. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, para terdakwa menerima uang masing-masing Rp 75 juta dari Pahri Azhari, istrinya Lucianty, Samsudin Fei dan Faisar, agar mengesahkan APBD Muba tahun 2015 dan menyetujui LKPJ 2014.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Firmansyah, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mangkir pemanggilan pertama. Firmansyah diperiksa sebagai saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian dan lima tersangka lain.

OTT Bupati Banyuasin, KPK periksa Wabup sampai pejabat setempat. Pemeriksaan saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan lima tersangka lain terus berlanjut. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi yang mayoritas berasal dari pejabat Banyuasin.

Saksi sebut Zulfikar pemain lama dalam beragam proyek di Banyuasin. Beberapa proyek yang digarap tersangka Zulfikar di antaranya pengadaan komputer, buku, pembangunan gedung sekolah, dan beberapa pengadaan barang dan jasa lain.

Kasus suap Bupati Banyuasin, KPK periksa 8 saksi di Polda Sumsel. KPK menetapkan Yan Anton sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap. Yan Anton dijadikan tersangka terkait dengan pengadaan proyek di Disdik.

Telusuri uang suap Bupati Banyuasin, KPK periksa 8 pejabat Pemkab.Penyidik KPK kembali memeriksa pejabat Banyuasin terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan lima tersangka lain. Dalam pemeriksaan ini, setidaknya delapan pejabat daerah itu dimintai keterangan sebagai saksi.

KPK perpanjang masa penahanan 5 tersangka suap Pemkab Banyuasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bagi lima tersangka suap terkait pengadaan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan.

Yan diperiksa terkait tindak pidana suap terkait pengadaan di dinas pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

KPK juga periksa lima orang lainnya terkait suap yang dilakukan Yan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, berlangsung selama tujuh jam.

Pemeriksaan digelar di beberapa ruangan berbeda di gedung Ditreskrimsus.

Namun tak disangka uang untuk memenuhi kemewahannya itu berasal dari 'memakan' uang rakyat.

KPK telah menyita beberapa aset milik Yan Anton di antaranya motor buatan Amerika Harley Davidson.