Film Pesan Bermakna Jilid II ini akan ditayangkan pada 19 Agustus 2022 di Vidio.com dan juga di kanal Youtube Mahkamah Agung. MA pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menonton film ini karena banyak pesan-pesan moral dan kebaikan yang bisa diambil.

Grand Final Duta Peradilan Indonesia 2022 akan dilaksanakan secara hybrid pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022. Acara akan dimulai pada pukul 10.00-14.30 WIB di Soehanna Hall, Energy Building, SCBD Lot, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.

Tak hanya mendapatkan kesulitan, Donny mengaku juga mendapatkan aura yang sangat berbeda saat harus berperan sebagai hakim. Hal ini lantaran, ruang sidang yang dipakainya itu benar-benar langsung di salah satu pengadilan.

Menurut Sobandi, seorang hakim tidaklah memiliki senjata dan bahkan tidak memiliki kekuasaan yang luas. Namun sebaliknya, hakim mempunyai beban berat serta mendapatkan sejumlah tekanan.

Nantinya, film garapan Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan EMTEK Digital ini akan ditayangkan secara streaming di Vidio.com. Namun sebelum dirilis 19 Agustus mendatang, siang ini akan ada talk show.

Film Pesan Bermakna Jilid II nantinya akan ditayangkan pada 19 Agustus 2022, di Video.com dan kanal Youtube Mahkamah Agung.

Nantinya, orasi bakal dinilai dewan juri yang terdiri dari Hakim Yustisial Mahkamah Agung atau Asisten Ketua MA, D.Y. Witanto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun; dan Pakar Public Speaking, Eva Alicia.

Menurut Ronald, persaingan antar peserta di 20 besar sangat ketat. Dewan juri pun dibuat kesulitan saat harus menentukan siapa saja dari 20 peserta yang akan menjadi 8 finalis.

Bagi Eva, para finalis yang akan menjadi duta diharapkan bukan sekadar menjadi wakil untuk organisasi atau institusi pendidikan tempat mereka menimba ilmu, tetapi juga bisa mempresentasikan diri mereka sendiri sebagai seorang duta peradilan bagi masyarakat luas.

Ke delapan Finalis tersebut nantinya akan mengikuti karantina selama 8 hari di Jakarta untuk diseleksi kembali pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang. Adapun rencana kegiatan akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin dan Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI, Yasonna Hamonangan Laoly.

8 Finalis tersebut nantinya akan mengikuti karantina selama 8 hari di Jakarta untuk diseleksi kembali pada tanggal 18 Agustus 2022 mendatang. Adapun rencana kegiatan akan dihadiri oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI dan Ketua Mahkamah Agung.

Duta Peradilan Indonesia adalah ajang pemilihan anak muda terbaik dengan latar belakang pendidikan hukum atau syariah sebagai Duta Peradilan Indonesia. Program ini diprakarsai oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Emtek Digital.

Pemilihan 100 peserta dari ribuan pendaftar dinilai oleh dua juri, yaitu Hakim Yustisial Mahkamah Agung atau Asisten Ketua MA, D.Y. Witanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun.

Dari proses pendaftaran tersebut saat ini telah terpilih 100 besar peserta Duta Peradilan Indonesia dari berbagai kampus yang bisa melaju ke tahap selanjutnya.

Selama periode pendaftaran Duta Peradilan Indonesia 2022 ternyata banyak mahasiswa/i Fakultas Hukum dan Syariah di Indonesia yang bergabung di program ini. Per 16 Juli 2022 tercatat dari 33 Provinsi, ada sebanyak 1.924 total pendaftar lebih dari 350 kampus.

73 Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan. Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Sunarto di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan. Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Sunarto di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Hakim Agung Syamsul Maarif bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan beberapa prinsip dasar merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata), yakni di antaranya tidak boleh hanya sekadar tambal sulam dari peraturan yang lama.