Terbanyak Sepanjang Sejarah, 73 Pengadilan Naik Kelas
Merdeka.com - Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan. Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Sunarto di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Jumlah pengadilan yang diusulkan sebanyak 81 pengadilan. Namun, yang disetujui sebanyak 73 pengadilan, dengan rincian sebagai berikut:
Pengadilan Negeri menjadi kelas I A diajukan sebanyak 11 usulan namun yang disetujui 8 pengadilan. Lalu untuk Pengadilan Agama menjadi kelas I A diajukan sebanyak 27 usulan, yang disetujui 27 pengadilan.
Pengadilan Negeri menjadi kelas I B diajukan sebanyak 22 usulan, yang disetujui 17 pengadilan. Pengadilan Agama menjadi kelas I B diajukan sebanyak 19 usulan dan yang disetujui 19 pengadilan. Serta Pengadilan Militer menjadi Tipe A diajukan sebanyak 2 usulan dan disetujui seluruhnya.
Dalam sambutannya, Sunarto menyatakan bahwa kenaikan kelas pengadilan ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja ikhlas dari insan peradilan. "Perjuangan yang tidak mudah dimulai dari proses pengajuan pada tahun 2020 ke Kementerian PAN RB, proses verifikasi dan validasi data, hingga proses verifikasi lapangan," ujar Sunarto Senin (4/7/2022).
Sunarto menambahkan bahwa peningkatan kelas kali ini merupakan penetapan dengan jumlah tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.
Hadir dalam acara ini yaitu Nanik Murwati, SE, MA, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan, dan undangan lainnya.
Pengadilan Negeri yang mendapat peningkatan kelas pengadilan
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Pengadilan Negeri Karang Anyar
Pengadilan Negeri Baturaja
Pengadilan Negeri Kayu Agung
Pengadilan Negeri Bengkalis
Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Pengadilan Negeri Sigli
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Pengadilan Negeri Pelelawan
Pengadilan Negeri Muara Enim
Pengadilan Negeri Pelaihari
Pengadilan Negeri Kotamobagu
Pengadilan Negeri Sekayu
Pengadilan Negeri Sibolga
Pengadilan Negeri Kalianda
Pengadilan Negeri Mempawah
Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Pengadilan Negeri Bogor
Pengadilan Negeri Mojokerto
Pengadilan Negeri Blitar
Pengadilan Negeri Depok
Pengadilan Negeri Kab. Kediri
Pengadilan Negeri Sumber
Pengadilan Negeri Tulungagung
Pengadilan Agama yang mendapat peningkatan kelas pengadilan
Pengadilan Agama Kupang
Pengadilan Agama Baturaja
Pengadilan Agama Bima
Pengadilan Agama Mojokerto
Pengadilan Agama Cianjur
Pengadilan Agama Jepara
Pengadilan Agama Jombang
Pengadilan Agama Sumenep
Pengadilan Agama Bangil
Pengadilan Agama Cikarang
Pengadilan Agama Kraksaan
Pengadilan Agama Purbalingga
Pengadilan Agama Nganjuk
Pengadilan Agama Gresik
Pengadilan Agama Mungkid
Pengadilan Agama Bondowoso
Pengadilan Agama Cibadak
Pengadilan Agama Ponorogo
Pengadilan Agama Purwakarta
Pengadilan Agama Trenggalek
Pengadilan Agama Bangkalan
Pengadilan Agama Boyolali
Pengadilan Agama Situbondo
Pengadilan Agama Kab. Madiun
Pengadilan Agama Sengkang
Pengadilan Agama Pinrang
Pengadilan Agama Pinrang
Pengadilan Agama Cilegon
Pengadilan Agama Raha/Muna
Pengadilan Agama Simalungun
Pengadilan Agama Soreang
Pengadilan Agama Sindenreng/Rapang
Pengadilan Agama Sekayu
Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Pengadilan Agama Tanjung Pati (Kab. 50 kota)
Pengadilan Agama Tarakan
Pengadilan Agama Kolaka
Pengadilan Agama Bulukumba
Pengadilan Agama Pasir Pangarayan
Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Pengadilan Agama Pandeglang
Pengadilan Agama Rangkasbitung
Pengadilan Agama Kota Banjar
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Pengadilan Agama Ngamprah
Pengadilan Agama Unaaha
Pengadilan Militer yang mendapat peningkatan kelas pengadilan
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Pengadilan Militer III-17 Manado
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dan laju pertumbuhan penduduk.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo hadir di Dumai memberikan kuis Pancasila kepada para keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAri Dwipayana mengungkapkan selain melantik Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pembacaan sumpah anggota LPSK.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya