Rencana hak angket pemilu terancam digagalkan oleh koalisi Pemerintahan Jokowi
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, memandang usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan di pemilihan umum (Pemilu) 2024 berpotensi bakal diblok koalisi yang ada di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Terlebih, kata Ujang pasca Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi. Bahkan, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin," kata Ujang kepada Liputan6.com, Kamis (22/2/2024).
Menurut Ujang, kubu pemerintah bisa melakukan berbagai cara kepada partai politik dalam koalisi yang mengusung capres dan cawapres 01 dan 03. Agar, kata dia bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Macam-macam caranya, bisa mengajak mereka berkoalisi untuk nanti masuk koalisi Prabowo-Gibran, bisa juga katakanlah melakukan tekanan-tekanan. Ya banyak cara untuk melemahkan lawan politik begitu," jelas Ujang.
Ujang menilai, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, NasDem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap.
"Kalau lihat dari konstruksi politiknya misalkan, PDIP mungkin bisa jadi keras mendorong hak angket. Tapi, Nasdem kan sudah bertemu dengan Jokowi kemarin bisa jadi nanti mendukung pemerintah," jelas Ujang.
"Lalu mungkin PKS akan mendorong hak angket, tapi PKB dan PPP kelihatannya juga akan mendukung pemerintah sulit untuk bisa mendorong hak angket karena bisa ditekan, bisa punya masalah suatu saat nanti PKB dengan PPP kalau melawan kan begitu," sambungnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan apabila parpol koalisi 01 dan 03 tak sepaham, kemungkinan berkembangnya hak angket DPR bakal menipis.
Terlebih, Jokowi dianggap masih punya kendali kekuasaan yang kuat di parlemen.
"Sebenarnya itu mekanisme politik, pasti akan bertarung secara politik dan adu kekuatan politik di parlemen. Dan ketika melihat kekuatan di parlemen saya melihat Jokowi ya masih kuat. Dia masih pegang kendali kekuasaan," ujar dia.
Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya
Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.
Baca Selengkapnya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi