Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

PKS satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 merupakan hak para politik di DPR RI.


Namun, dia memastikan partainya dan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menolak hak angket yang diusulkan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo itu.

"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak (hak angket)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).


Dia menyampaikan koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun kini semakin kuat, usai bergabungnya Partai Demokrat.

Hal ini menjadikan PKS sebagai satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

"Koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk (jadi Menteri ATR/BPB). Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," jelasnya.

Hanya saja, saat ini terjadi perubahan peta politik karena PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan suara terbanyak di parlemen, mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Pasangan ini juga didukung oleh PPP.


Selain itu, ada PKB dan Partai NasDem yang juga mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sehingga, saat ini parpol pengusung Prabowo-Gibran di parlemen saat ini hanya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.


Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dia menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.


"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar, dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.


Terkait dengan itu, lanjutnya, Ganjar mendorong PDIP dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan Pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara.

Menurut dia, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oileh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.


Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.



Yakin Didukung Partai Lain

Selain itu, Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Airlangga Klaim Deklarasi Dukung Prabowo Sesuai Permintaan Kader Golkar

Airlangga Klaim Deklarasi Dukung Prabowo Sesuai Permintaan Kader Golkar

Airlangga menekankan bahwa deklarasi kepada Prabowo merupakan permintaan jajaran partai.

Baca Selengkapnya
Airlangga Klaim Didukung Hampir Seluruh DPD 1 dan DPD II Jadi Ketum Golkar Lagi

Airlangga Klaim Didukung Hampir Seluruh DPD 1 dan DPD II Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut dia dukungan dari ormas jadi salah satu kunci untuk dapat dirinya kembali terpilih memimpin partai pohon beringin itu.

Baca Selengkapnya
Airlangga Klaim Dapat Info dari Hakim MK Kalau Suara Golkar Memang Naik di Pemilu 2024

Airlangga Klaim Dapat Info dari Hakim MK Kalau Suara Golkar Memang Naik di Pemilu 2024

Kata Airlangga, tidak ketinggalan juga partai partai-partai lain yang mengalami hal serupa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Airlangga Harap Golkar Dapat Jatah Lima Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran

Airlangga Harap Golkar Dapat Jatah Lima Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran

Airlangga berharap bisa mendapatkan jatah lima kursi di kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Jokowi akan Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Airlangga Pastikan Jokowi akan Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Airlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya
Dukungan ke Airlangga untuk Aklamasi Kembali Pimpin Golkar Dinilai Wajar

Dukungan ke Airlangga untuk Aklamasi Kembali Pimpin Golkar Dinilai Wajar

Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Airlangga Janjikan Insentif Jika Golkar Jabar Raih 25 Kursi di DPR RI

Airlangga Janjikan Insentif Jika Golkar Jabar Raih 25 Kursi di DPR RI

"Akan menyiapkan insentif. Karena kita ingin menang," ujar Airlangga

Baca Selengkapnya
Airlangga Pamer Keberhasilan Golkar di Depan Prabowo-Gibran

Airlangga Pamer Keberhasilan Golkar di Depan Prabowo-Gibran

Airlangga menegaskan mendukung setiap kebijakan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya