100 Peserta Terpilih Duta Peradilan Indonesia, Begini Proses Seleksinya
Merdeka.com - Duta Peradilan Indonesia telah melalui beberapa tahap. Dari mulai registrasi dan mengisi form registrasi Duta Peradilan Indonesia. Lalu mengunggah video perkenalan selama 1 menit. Setelah itu mengerjakan E-learning atau kuis yang sudah disediakan. Saat ini telah terpilih 100 peserta yang bisa lanjut dan semakin dekat terpilih sebagai Duta Peradilan Indonesia.
©2022 Merdeka.comPemilihan 100 peserta dari ribuan pendaftar dinilai oleh dua juri, yaitu Hakim Yustisial Mahkamah Agung atau Asisten Ketua MA, D.Y. Witanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun.
Penilaian berdasarkan video perkenalan dan hasil kuis yang dikerjakan oleh peserta. Kurang lebih lima jam proses penilaian, terpilihlah 100 besar peserta dari berbagai daerah dan kampus di Indonesia.
©2022 Merdeka.comNah, buat kamu yang sudah mengikuti serangkaian proses Duta Peradilan Indonesia, daftar 100 besar peserta terpilih yang berhasil lolos bisa Cek di Sini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Syarat menjadi pemilih dalam Pemilu penting diketahui setiap warga negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaBerikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya“Kemudian penyidik akan berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kementerian Agama, ahli bahasa, ahli pidana,” kata Ade Ary
Baca SelengkapnyaSebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnya