Bansos Corona

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa sejumlah program bantuan sosial (bansos) masih akan terus berlanjut. Meskipun, perekonomian nasional telah pulih dan laju penularan pandemi Covid-19 kian melandai.

Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras.

Dia menjelaskan, mekanisme pemberian bantuan tersebut dengan memberikan undangan hanya satu kali untuk 3 kali pengambilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kuncoro sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Dugaan temuan korupsi bansos DKI Jakarta ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Mensos Risma menyampaikan, anggaran yang sudah disetujui DPR seharusnya langsung dicairkan oleh Kemenkeu. Padahal, dana yang diblokir itu termasuk untuk pemenuhan bantuan sosial (bansos).

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. KPK terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.

Pemerintah tambahkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk program Kartu Prakerja hingga tahun 2022. Diketahui, Program Kartu Prakerja Gelombang 46 resmi ditutup kemarin, Rabu (5/10).

Ma'ruf berpesan agar masyarakat dapat menggunakan bantuan sosial yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengelola bantuan dengan baik.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.

Hotman menjelaskan, 3,4 ton beras yang rusak itu terdata pada bulan Mei 2020 dan disimpan di gudang JNE selama 1,5 tahun.

Auliansyah mengatakan, beras yang dikubur di lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE dipastikan dalam kondisi rusak.

Menurut Muhadjir, beras banpres yang terkubur tersebut sudah menjadi miliknya JNE sebagai pihak yang mendistribusikan banpres.

Risma pun seketika menyela ucapan Dadang. Dia menjelaskan seharusnya Dadang tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.

Mensos Risma mengatakan untuk menelusuri asal usul terkait bansos terkubur tersebut, Inspektorat Kemensos bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, dan Dinas Sosial Depok, TKSK, pendamping sosial, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengeceknya.

Tidak ada stiker khusus yang menerangkan bahwa bansos beras tersebut berasal dari bantuan presiden.

Satgas akan menentukan penanganan kasus penimbunan bansos Presiden tersebut ditangani Bareskrim atau Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya serius untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi termasuk menggali kemungkinan perbuatan melawan hukum dalam penimbunan bansos.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, bantuan beras dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi yang baik. Pembagian bantuan tersebut merupakan program presiden yang ditunjukkan kepada sekitar 3 juta masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Zulpan menerangkan, pemeriksaan lanjutan juga dilakukan penyidik Polres Metro Depok terhadap PT JNE.