Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaNegara perlu menerapkan law enforcement untuk menjamin hari tua bisa tersedia.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat menolak penyebaran nyamuk Wolbachia di Gedung Bappenas.
Baca SelengkapnyaSeusai magang, seluruh peserta akan kembali ke daerah asal untuk mengimplementasi rencana aksi yang telah dibuat pada akhir program.
Baca SelengkapnyaCalon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca SelengkapnyaProyek IKN Nusantara masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Baca SelengkapnyaPresiden pengganti Jokowi wajib melanjutkan program hilirisasi nikel dan sawit.
Baca SelengkapnyaSecara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca SelengkapnyaBanyak kepala daerah yang memanipulasi data stunting agar dapat hadiah dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan Indonesia jadi negara maju di 2045.
Baca SelengkapnyaTahun ini Bappenas mencari kandidat terbaik untuk mengisi 533 formasi PPPK.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya penduduk di kota diharapkan bisa membawa energi dan ekonomi yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menerapkan sistem penggajian baru, yakni sistem gaji tunggal (single salary) untuk PNS di 2024.
Baca SelengkapnyaVasko melanjutkan, pihaknya memandang visi ini tidak hanya bisa direalisasikan oleh pemerintah atau Kementerian PPN/Bappenas sendiri.
Baca SelengkapnyaPanja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca Selengkapnya