Andi Narogong

Nama-nama itu terungkap saat penyidik menggali keterangan dari mantan narapidana kasus e-KTP Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong pada Rabu (19/3) kemarin.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

Untuk diketahui, Andi merupakan terpidana perkara korupsi KTP-el. Saat ini, ia sedang menjalani pidana penjara selama 13 tahun di Lapas Kelas I Tangerang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada September 2018.

Terpidana korupsi e-KTP Andi Narogong lunas bayar denda Rp 1 miliar. Andi juga menyetorkan Rp 1,186 miliar ke rekening KPK sebagai pembayaran uang pengganti.

KPK tak hanya menempatkan terpidana korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

MA perberat hukuman Andi Narogong jadi 13 tahun penjara. Andi Narogong juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar USD 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Andi keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya dari 8 tahun menjadi 11 tahun penjara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan pengajuan Kasasi penting karena KPK berharap posisi Andi Narogong sebagai justice collaborator (JC) dapat dipertimbangkan secara adil. KPK menilai keterangan Andi membantu pengungkapan kasus e-KTP hingga terbukti adanya aliran dana ke Setya Novanto.

Hukuman Andi Narogong diperberat, KPK pertimbangkan ajukan kasasi. Kasasi ini menjadi pertimbangan untuk diajukan KPK sebab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan status Justice Collaborator (JC) yang sebelumnya dikabulkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Dalam konsep yang paling ideal tentu kita beharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala resiko yang dia tempuh bisa diberikan perlindungan hukum agar tidak ada kekhawatiran nanti terdakwa yang ingin atau bersedia sebagai Justice Collaborator," ucap Jubir KPK, Febri Diansyah.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperberat hukuman terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi 11 tahun penjara. Putusan ini meningkat tiga tahun dari putusan tingkat pertama yakni Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 5 orang saksi, termasuk Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut menerima jatah uang dari hasil korupsi e-KTP sebesar USD 500.000.

Setelah kembali menerima jam tangan tersebut dari Setnov, Andi memutuskan menjualnya di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan dan terjual dengan harga Rp 1 miliar.

Sebelum Andi, mantan Komisaris PT Gunung Agung, Made Oka Masagung terlihat sudah tiba di pengadilan terlebih dahulu.

Bidik pihak lain, KPK banding atas vonis Andi Narogong di kasus e-KTP. Namun KPK enggan menjelaskan lebih rinci hal-hal apa saja yang menjadi landasan jaksa penuntut umum mengajukan langkah banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Majelis hakim mengabulkan permintaan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait pemblokiran rekening miliknya dan keluarganya. Pertimbangan tersebut dibacakan majelis hakim dalam surat vonis Andi hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Menimbang Justice Collaborator terdakwa harus dihargai dan menjadi pertimbangan majelis hakim," kata Hakim Anggota, Anshori. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK juga menerima pengajuan JC rekan Setya Novanto tersebut.

Kasus e-KTP, Andi Narogong terima divonis 8 tahun bui. Tim kuasa hukum Andi pun mengamini sikap pengusaha tersebut. Sedangkan pihak jaksa penuntut umum pada KPK, belum memutuskan langkah hukum lebih lanjut pasca vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor hari ini.

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis pidana tambahan pidana uang pengganti sebesar USD 2.500.000 dan Rp 1.186.000.000 miliar dengan diperhitungkan pengembalian uang USD 350.000.