Akuntabilitas Anggaran

DPRD Gorontalo Utara secara mendalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Proses ini krusial untuk memastikan akuntabilitas anggaran, transparansi, dan dampak pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada kepatuhan dan efekt

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae tegaskan kepala desa harus transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mutlak demi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan prima masyarakat.

DPRD Kota Bogor memperketat Pengawasan Anggaran Porprov Jabar 2026, menuntut akuntabilitas penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait penggunaan dana, kelengkapan dokumen, serta kesiapan venue dan atlet.

Sekretaris Daerah Kota Bogor meluncurkan Sistem Keuangan Real Time Setda Bogor berbasis teknologi untuk efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Ketahui bagaimana sistem ini merevolusi tata kelola keuangan daerah.

Seluruh fraksi DPRK Manokwari secara aklamasi menyetujui APBD Perubahan 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Simak rincian perubahan anggarannya!

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan anggaran Rp1,9 triliun untuk program Trans Patriot di RAPBN 2026. Menariknya, Kementrans sempat mengembalikan Rp777 miliar dari anggaran sebelumnya. Mengapa demikian?