Abu Bakar Baampasyir

Meski memakai kursi roda, namun tak menyurutkan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mengikuti upacara. Kegiatan itu juga turut dihadiri beberapa ulama setempat serta anggota TNI-Polri dan siswa SMA Al Islam.

Michdan menceritakan, Ba'asyir keluar dari Lapas Gunung Sindur pukul 5.30 WIB. Sebelum keluar lapas, Ba'asyir terlebih dahulu melakukan tes kesehatan dengan hasil yang cukup baik.

Narapidana kasus terorisme Noeim Baasyir Bin Salim Baasyir, Selasa (19/2) pagi, menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman pokok selama 6 tahun dipotong remisi tahanan 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur. Adik Kandung Abu Bakar Baasyir ini dinyatakan bebas murni.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis sementara, Abu Bakar Ba'asyir mengalami pengapuran, pembekuan pembuluh darah.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, syarat menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila bagi narapidana yang akan dibebaskan bersifat final. Sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 84 huruf d ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018.

Suhardi menjelaskan narapidana terorisme golongan hardcore seperti Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa menerima deradikalisasi. Karena ideologi para narapidana itu tetap bertentangan dengan dasar negara Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, Abu Bakar Ba'asyir tinggal memenuhi persyaratan yaitu menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara harus mendapatkan timbal balik dari pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Salah satu bentuk timbal baliknya, Ba'asyir harus berikrar setia pada Pancasila dan NKRI.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala menyebut pihaknya tengah menelisik dugaan maladministrasi dalam pembebasan Abu Bakas Basyir. Namun hingga kini masih belum ditemukan adanya dugaan maladministrasi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pembebasan Abu Bakar Ba'asyir yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jika tidak mengakui Pancasila dan NKRI. Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta Ba'asyir untuk mematuhi aturan terkait syarat pembebasan.

Presiden Jokowi menyetujui pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir, atas alasan kemanusiaan. Namun, mekanisme pembebasan pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut masih menjadi tanda tanya.

"Kita melihat kondisi ustaz, kalau kondisi Ustadz Abu memungkinkan ya, mungkin sepatah dua patah kata. Kalau tidak ya mungkin bisa diwakili keluarga atau pengacara," kata Ustaz Muchshon.

Menurutnya, Abu Bakar Ba'asyir mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Gunung Sindur dengan alasan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diharapkan dapat merealisasikannya pekan ini.

Kuasa Hukum Abu Bakar Ba'asyir, Mahendra Datta mengatakan, alasan penolakan kliennya bukan berarti menentang Pancasila dan NKRI.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir murni alasan kemanusiaan. Dia tidak ambil pusing dengan adanya protes dari negara tetangga.

Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan. Meski demikian, Ba'asyir menolak untuk menandatangani surat pernyataan untuk setia pada Pancasila dan NKRI sebagai salah satu persyaratan kebebasan.

Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme akan melenggang bebas dalam beberapa hari ke depan. Ia diberi kebebasan tanpa syarat oleh Presiden Joko Widodo.

Keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir menuai pro kontra. Sejumlah pihak ada yang memuji, ada pula yang menganggapnya sarat muatan politis.

Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menyatakan, persyaratan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan memintanya untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI tidak berbeda dengan praktik pemaksaan terhadap kelompok minoritas di sejumlah daerah.