22 Nama Jalan Baru Di Jakarta

Heru justru meminta awak media untuk bertanya kepada tim yang mengusulkan ide pergantian nama jalan itu.

Pemprov DKI mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 565 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta. Kepgub ini sekaligus mengingat mereka yang berjasa dalam pembangunan Jakarta dari masa ke masa.

Penamaan Ali Sadikin sebagai nama jalan sejatinya bukan proses yang sulit. Hanya saja perlu ada persetujuan dari pihak keluarga.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana mengatakan, untuk periode selanjutnya, pihaknya akan mengikuti pola sebelumnya, yakni menggunakan nama-nama tokoh terutama Betawi dan nasional.

Riza menghormati hak yang melekat pada wakil rakyat yang menginginkan adanya pansus soal perubahan nama 22 jalan dan rencana perubahan nama jalan gelombang berikutnya di Jakarta.

Dokumen yang diubah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Induk Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen kependudukan lainnya.

Ia memahami, adanya bentuk penolakan dari sejumlah warga terdampak perubahan jalan. Namun, ia mengatakan bahwa perubahan jalan tidak secara otomatis mewajibkan warga mengubah dokumen di waktu yang bersamaan.

"Dari 2.909 jumlah target cetak KTP, total jumlah KTP berproses 959 atau 32,97 persen," kata Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Budi Awaluddin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, keputusan atas pergantian nama jalan di Jakarta sudah melalui proses yang matang. Sehingga, ia memastikan tidak akan terjadi masalah dengan pergantian nama jalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kembali kebijakan pergantian 22 nama jalan di Jakarta.

Wagub DKI menyatakan keputusan mengubah 22 nama jalan di Jakarta juga sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh budaya Betawi.

Jumlah itu mengalami peningkatan sejak petugas Dukcapil DKI Jakarta melakukan penjemputan bola untuk warga yang ingin mengubah dokumen kependudukan akibat perubahan nama jalan sejak Rabu (29/6) hingga Senin (4/7).

Dinas Dukcapil menargetkan pencetakan e-KTP dampak perubahan nama jalan sebanyak 2.909 KTP dan 1.358 kepala keluarga.

Mujiyono berujar, jika terdapat aturan yang melibatkan peran legislatif dalam penamaan jalan, maka menurutnya langkah Pemprov DKI saat ini salah. Namun, ia enggan menyimpulkan terlebih dahulu perihal keputusan Pemprov DKI tersebut.

Masyarakat hanya perlu membawa dokumen (KTP, KK, KIA) lama untuk diganti dengan yang baru. Bagi masyarakat yang mempunyai kendala secara medis atau tidak mampu datang ke posko layanan, akan diantarkan secara langsung ke rumahnya.

Di kawasan Tanah Abang ada dua nama jalan yang diganti. Jalan Kebon Kacang Raya sisi Selatan diganti nama menjadi Jalan H.M Saleh Ishak dan Jalan Kebon Kacang Raya sisi Utara diganti menjadi Jalan M. Mashabi.

"Mpok Nori emang tinggal di Daman 1, tapi itu di arah Gempol. Di Daman 1 sana. Nah itu kenapa sini ya yang diubah. Sama apa tujuannya."

Prasetio mengatakan, jika merujuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta era Sutiyoso, memberikan sebuah nama jalan atau taman atau bangunan di Jakarta, melibatkan legislatif yang tergabung dalam Badan Pertimbangan.

Menurut Riza, penamaan jalan dengan nama tokoh tertentu termasuk tokoh Betawi bertujuan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan serta diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat.

Politikus PDIP itu kemudian merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) era Sutiyoso yang mengatur bahwa perubahan nama jalan harus berkonsultasi dengan DPRD. Tanpa adanya konsultasi, Pras menganggap tidak sah perubahan nama jalan tersebut.