Anisyah Al Faqir adalah jurnalis lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dia aktif di kegiatan korps sukarelawan Palang Merah Indonesia semasa kuliah. Di merdeka.com, Anisyah kenyang meliput politik dan dinamika saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Kini dia bertugas di Liputan Khusus.
Teknologi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang digunakan PLTU Suralaya di Cilegon Banten sudah membaik. Khususnya pada penanganan abu sisa pembakaran (fly ash dan Bottom Ash/FABA).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyebut Bank Dunia menyoroti pemberian kemudahan izin berusaha yang tercantum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pengambilalihan kewenangan izin usaha dari pemerintah daerah oleh pemerintah pusat di kritisi Bank Dunia.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja membuka peluang sistem sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Ketentuan ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan.
Polemik sertifikasi produk halal masih belum menemui titik temu. Semula Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Produk, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang memberikan sertifikasi halal. Namun sejak berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI berhenti melakukan sertifikasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, mengatakan polemik pengurusan sertifikasi halal bisa berpengaruh pada dunia usaha. Sebab para pengusaha ingin menunjukkan produk jualannya telah disertifikasi halal, sehingga memberikan ketenangan bagi konsumen.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pemasaran produk UMKM tidak hanya dilakukan lewat platform digital kenamaan di Indonesia. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat aplikasi digital berbasis inisiatif lokal.
Dua ketentuan ini menyesuaikan substansi kebijakan pemberian jasa giro kepada BUK, BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata.
Mentari Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak untuk menyuarakan hal-hal positif di masa Pandemi Covid-19. Dia meminta masyarakat tidak terpecah belah karena berbeda pendapat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, masa pandemi ini menjadi saat yang tepat untuk melakukan reformasi. Tujuannya untuk bergerak efek dan efisiensi dalam berbagai bidang.
Sebagaimana diketahui BPD Jateng mendapatkan titipan dana pemerintah sebesar Rp2 triliun. Dana pemerintah ini diberikan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tujuh bank yang menerima dana titipan pemerintah antara lain Bank DKI Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank Sulutgo Rp1 triliun. Sementara BPD Bali dan BPD DIY masing-masing Rp1 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengatakan, banyak investor asing berminat menanamkan modal di perbankan Indonesia. Namun, OJK akan selektif dalam menentukan investor yang berhak mengakuisisi atau melakukan merger dengan bank-bank di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana mendukung rencana tersebut. Sebab hal itu bisa memperkuat permodalan bank syariah.
"Memang seperti disebutkan tadi, kita selalu menganalisa dari waktu ke waktu apakah restrukturisasi itu perlu diperpanjang atau enggak," kata Heru.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengatakan, telah memodali industri perbankan dengan sejumlah aturan, untuk melakukan antisipasi ancaman resesi akibat Pandemi Covid-19. Salah satunya dengan Peraturan OJK Nomor 11 tahun 2020 terkait restrukturisasi kredit perbankan.
Hingga kini otoritas melihat dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut. Heru ingin POJK 11 ini bisa menjaga sektor rill tidak terdampak. Sehingga industri perbankan tetap sehat.
Bank Indonesia (BI) melaporkan uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada Juni 2020. Saat ini posisi M2 tercatat Rp 6.393,7 triliun. Hanya tumbuh 8,2 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 10,4 persen (yoy).
Kerjasama dengan pemerintah ini diperpanjang sampai Desember tahun 2020. Perpanjangan kontrak kerja sama ini memicu perusahaan untuk menyiapkan senjata digital untuk memasarkan produk obat buatannya.
Sebenarnya, penjualan dua produk ini secara umum tidak jauh berbeda sebelum atau selama masa pandemi. Keduanya obat ini memang paling diminati konsumennya.
Meski begitu, perusahaan tetap memasarkan produk terapi untuk wanita yang menjalani program bayi tabung. Pemasaran produk ini pun dilakukan secara digital melalui berbagai webinar baik untuk calon ibu atau dokter dan tenaga kesehatan.
