Wasekjen Demokrat: Jangan kebutuhan bangsa saat ini tertutup isu Pilpres

Minggu, 10 Juni 2018 21:18 Reporter : Rizky Andwika
Wasekjen Demokrat: Jangan kebutuhan bangsa saat ini tertutup isu Pilpres Ilustrasi Partai Demokrat. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Deputi Humas dan Media Kogasma Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkeliling di 22 provinsi. Dia menilai hal itu merupakan bentuk dari calon pemimpin yang mau terjun langsung mendengar keluhan masyarakat. Dia mengatakan jangan sampai permasalahan bangsa tertutup dengan isu Pilpres 2019.

Dia mencontohkan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik masalah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing di Indonesia. AHY melihat banyaknya tenaga kerja asing atau TKA yang masuk ke Indonesia bekerja di Kendari.

"Bayangkan saja, 22 provinsi di Indonesia dan ratusan kabupaten kota dikunjungi AHY hanya untuk menyapa, berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Inilah figur pemimpin yang baik, yang turun langsung bertatap muka mendengarkan keluh kesah penderitaan rakyat. Sudah saatnya kita berpolitik mendengarkan suara rakyat bukan suara untuk membagi-bagi kekuasaan, perhatikanlah problem aktual masyarakat. Apa yang disampaikan AHY benar, janganlah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini tertutup oleh pemberitaan pilpres 2019," kata Putu melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6).

Putu menjelaskan bahwa dalam orasi AHY di JCC menyinggung program revolusi mental Presiden Joko Widodo. AHY mempertanyakan eksistensi program tersebut yang semakin hari semakin meredup.

"Mas AHY mempertanyakan revolusi mental yang gencar disuarakan pada Pilpres 2014, namun tidak berjalan baik seiring gencarnya pembangunan infrastruktur. Apanya yang direvolusi kalau masih banyak pengangguran dan kemiskinan, jangan melulu infrastruktur tetapi lapangan pekerjaan diperbanyak," katanya.

"Sopir tenaga kerja asing digaji Rp 15 juta sedangkan sopir lokal kita hanya dapat Rp5 juta, dimana rasa keadilan itu? Kalau begini apanya yang direvolusi? mendapatkan upah di negeri sendiri saja lebih rendah dari TKA. Hasil ini mengacu pada investigasi Ombudsman RI pada tahun 2017," kata Putu yang juga wasekjen Demokrat ini.

Sementara itu, Putu mengapresiasi sekaligus mengkritik pemerintah terkait pemberian THR serta gaji ke-13, bagi para PNS, anggota TNI dan Polri. Baik yang masih aktif maupun telah pensiun. Putu mengutip orasi AHY yang menyatakan ada 28 juta orang yang berada di garis kemiskinan. Serta 70 juta orang yang rawan mengalami kemiskinan.

"Kita berharap, tambahan sementara tersebut dapat membantu, meningkatkan daya beli, serta konsumsi rumah tangga. Namun kita harus memahami bahwa kebutuhan pokok masyarakat harus dipenuhi setiap harinya, setiap bulannya dan bukan ketika saat ramadhan saja dengan memberikan THR," ujarnya.

Saat ini, Partai Demokrat, kata Putu, hadir dengan menggelar pasar murah di berbagai di seluruh Indonesia setiap tanggal 14 setiap bulannya di tiap provinsi yang diselenggarakan masing-masing DPD untuk terus menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. [rzk]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini