Waketum PPP soal Anggota DPR Nonton Video Porno: Dia Sudah Dapat Sanksi Sosial

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan kasus anggota DPR Fraksi PDIP Harvey Malaiholo menonton video porno saat rapat Panja Vaksin tidak usah dibesar-besarkan lagi. Sebab, menurutnya, Harvey telah mendapatkan sanksi sosial lewat pemberitaan miring terkait masalah tersebut.

"Dengan pemberitaan ini sebetulnya yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi sosial. Enggak usah lebih lah, kami semua ini harus mengambil pelajaran bahwa pada saat rapat ya jangan nyetel video kalau baca pesan its okay lah. Tapi yang bentuknya kiriman video enggak usah dilihat," kata Arsul di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (15/4).

Arsul berharap kasus Harvey bisa menjadi bahan introspeksi bagi seluruh anggota DPR. Dia mengatakan dalam pesan whatsapp memang seringkali ada kiriman video. Namun bila tidak jelas, lebih baik diabaikan atau tidak usah dibuka.

"Kalau saya melihatnya itu sebagai catatan kami semua intropeksi saja," tegas Arsul.

Wakil Ketua MPR ini mengimbau kepada anggota DPR agar tidak perlu membuka pesan video ketika sedang rapat selain pesan tersebut urgen.

"Kalau sekedar melihat pesan karena barangkali ada yang urgent, its okay lah. Tapi kalau buka video enggak usahlah karena kalau video pasti tidak urgent. Kalau urgent kan pakai kata-kata," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang tertangkap kamera menonton video porno ketika rapat Panja Vaksin Komisi IX DPR RI. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto mengatakan, anggotanya itu tidak sengaja.

Ketika memberikan klarifikasi kepada PDIP, anggota Komisi IX dari partai banteng itu menangis. Mengaku tidak pernah menonton video porno saat rapat.

"Kan kasihan dia yang bersangkutan sampai nangis. Sampai nangis. 'Saya ga pernah selama ini' kok ada yang foto," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Fraksi PDIP DPR RI tidak memberikan sanksi kepada anggotanya yang menonton bokep tersebut. Apalagi menurut Bambang, anggotanya tersebut dijebak.

"Sanksi itu opo? Ini proses opo? Kalau yang diceritakan tadi seperti yang bersangkutan kayak begitu kamu tega beri sanksi? Yang bener saja. Kita ini high profile pejabat tinggi negara. Hati-hati lah kepada seluruh teman-teman, hati-hati. Begitu kita kena sedikit kayak gini-gini aja luar biasa," ujar Ketua Komisi III DPR RI ini.

PDIP merasa tidak perlu melaporkan ke polisi terhadap pihak-pihak yang menjebak anggotanya tersebut.

"No no melaporkan ke polisi? Gak usah lah. Sesama anak bangsa ini bagaimana memperbaiki peradaban. Dikau sebagai sesama profesi apapun mari kita perbaiki peradaban anak bangsa. Karena sesungguhnya etika di atas hukum," ujar Bambang.