Waketum Gerindra tantang debat Jokowi dan Luhut soal Perpres Tenaga Kerja Asing
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritisi Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Menurutnya Perpres baru ini memudahkan TKA yang tidak memiliki skil mudah bekerja di Indonesia.
"Yang pasti UU 13 Tahun 2003 itu bahwa TKA yang boleh itu yang skilled labor artinya berketerampilan. Dengan Perpres yang ini ternyata makin mengukuhkan bahwa yang masuk tenaga kerja asing khususnya yang dari China itu yang unskilled labor atau buruh kasar yang sebenarnya di Indonesia untuk itu sebenarnya hak dari tenaga kerja Indonesia," ujar Ferry di Restoran Ayam Goreng Suharti, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).
Dia menuturkan, hak buruh merupakan hak masa depan generasi muda di Indonesia. Namun Ferry menyesalkan, adanya Perpres ini banyak TKA yang masuk. Baginya, hal ini mengkhianati pasal 27 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa masyarakat, rakyat butuh dan berhak atas pekerjaan. Serta berpotensi melanggar konstitusi.
"Kalau kemudian ini terang-terangan negara memperbolehkan tenaga kerja asing yang unskilled labor itu menurut saya berpotensi melanggar konstitusi," ucapnya.
Ferry juga menyarankan baiknya pemerintah lebih memberdayakan tenaga kerja Indonesia supaya minim biaya daripada menarik pekerja dari luar yang dapat menyerap biaya negara lebih mahal.
"Misalnya saya mau investasi di Vietnam, kalau saya menggunakan tenaga kerja dari Vietnam kan lebih murah, daripada saya membawa orang atau buruh pekerja dari Jawa saya bawa ke Vietnam. Kan enggak masuk akal saya bawa tenaga kerja dari Indonesia untuk investasi di Vietnam. Kenapa saya tidak mempekerjakan orang Vietnam yang terang-terangan pasti biayanya lebih murah," tuturnya.
"Oleh karena itu ini membenarkan bahwa motif mengikutsertakan, mengharuskan menggunakan tenaga kerja khususnya dari China dalam perjanjian investasi dari pemerintah China menurut saya memang memiliki motif penguasaan itu, motif bukan bisnis, tetapi motif politik," beber Ferry.
Lebih lanjut, aktivis yang pernah dipenjara tahun 2008 ini juga menyinggung soal infrastruktur yang terus digenjot pemerintah namun memberdayakan tenaga kerja asing. Dia juga mengacu dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Konstruksi, infrastruktur pemerintah mengaku bahwa gembar gembor infrastruktur. Ternyata data BPS penyerapan lapangan kerja di bidang konstruksi justru menurun, jadi itu artinya infrastruktur ada tetapi tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia, pakai tenaga kerja asing," ujar Ferry.
Lantas mengenai Perpres ini Ferry menantang pemerintah untuk berdebat secara terbuka.
"Kalau mau debat, debat aja terbuka, Pak Jokowi suruh debat aja, semuanya lah kalau perlu sama Pak Luhut. Ya Pak Luhut aja sekalian," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Mantan Ajudannya Marsdya Tonny Harjono jadi Kasau Hari Ini
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaCharta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya