Waduk Pluit, kisah perkenalan antara Jokowi dan Heru Budi Hartono

Merdeka.com - Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama telah menjatuhkan pilihan soal sosok yang bakal digandengnya menjadi cawagub, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono. Ahok, sapaan Basuki, mengatakan yang membuat Heru dikenal Joko Widodo adalah dirinya.

"Yang menawarkan Heru ke Pak Jokowi itu aku kok," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (8/3) malam.

Perkenalan itu bermula ketika Pemprov DKI yang masih dipimpin Jokowi berencana menormalisasi waduk Pluit pada 2013. Jokowi pun mencari siapa yang kompeten mengurusi hal ini. Dan disodorkan lah nama Heru oleh Ahok.

"Kan dulu pas kasus waduk Pluit, 2013 banjir, kita sadar kalau aliran tengah beres harus dinormalisasi. Kita cari siapa sih yang ngerti, yang bisa menertibkan saya minta di utara siapa yang ngerti dikirimlah namanya Heru," jelasnya.

Ahok mengaku memberikan rekomendasi nama Heru kepada Jokowi, bukan asal tunjuk. Tapi dilihat dari pengalaman moncer Heru saat melakukan penertiban taman BMW. Tak perlu waktu lama, lanjut Ahok, Heru langsung dipanggil dan diminta menjelaskan tentang konsep penertiban.

Karena konsep yang terbilang bagus saat memaparkannya di depan Ahok, dia pun menyuruh Heru langsung menghadap Jokowi.

"Dulu dia pernah ngurusin penertiban termasuk taman BMW. Dia tolong jelasin sama saya bagaimana tertibin waduk Pluit, terus dia jelasin, saya bilang enggak usah jelasin aku bawa kamu ke gubernur deh pak Jokowi," terang Ahok.

Setelah bertemu dan menjelaskan tentang langkah penertiban itu, Jokowi pun memberikan pujian dan meminta Ahok agar Heru membantunya di Pemprov DKI. Dan sejak saat itu lah, Heru dilantik menjadi menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta.

"Waktu ketemu, diajak ngomong terus Pak Jokowi keluar bilang sama saya, 'eh ini orang bagus, kita tarik dia ke sini jangan ke utara, bantu kita saja'. Saya tanya apa jabatannya, biro KDH, langsung kita perintahkan Pak Heru jadi biro KDH," cerita Ahok.

Tugasnya adalah menjadi orang yang mengatur kegiatan blusukan Jokowi. Termasuk menjadi penghubung antara dirinya dengan mantan walikota Solo itu. "Pak Jokowi blusukan mau kemana itu Pak Heru yang ngatur, termasuk penghubung saya juga," tambahnya.

Selang beberapa waktu, Heru pun dilantik Jokowi menjadi sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Dengan alasan, dia lah orang yang paling mengerti soal penertiban waduk Pluit. Lalu, karena Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) bermasalah, Heru kembali dirotasi saat Ahok naik jadi Gubernur menjadi kepala BPKAD untuk menuntaskan perkara itu pada 2014 silam.

"Kita baru sadar kalau Pak Heru nertibin waduk Pluit segala macam dia enggak bisa perintah wali kota nih, terus Pak Jokowi bilang suruh dia jadi wali kota deh," ujar mantan politisi Gerindra ini.

"Dia jadi wali kota, BPKAD ada maslah lagi, 'pak saya bilang kita mesti tarik pak Heru nih ke BPKAD, agar Pluit bisa kita kendalikan'. Pak Jokowi bilang 'masak Pak Heru lagi. Saya naik gubernur Pak Heru jadi kepala BPKAD," sambungnya.

Kondisi pun berganti, saat ini Pilgub DKI semakin berjalan dinamis. Ahok pun memilih kalangan PNS yakni Heru sebagai pendampingnya untuk mengarungi kerasnya persaingan Pilgub DKI 2017. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Jokowi terkait keputusannya itu.

"Saya bilang ke Pak Jokowi, kalau saya mau angkat PNS, ada beberapa PNS bisa saya angkat sebagai Wakil saya. Salah satunya Sekda (Saefullah) misalnya. Bisa juga Deputi Gubernur, dari PTSP, bisa juga salah satu Wali Kota, bisa Pak Heru. Tapi dari pertimbangan macam-macam, saya berpikir yang paling aman ya Pak Heru," pungkas Ahok.