LIVE

TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran Maju Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan

TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran jadi Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan

mahkamah konstitusi
TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran Maju Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan
TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran Maju Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan (merdeka.com)

Tim hukum Ganjar-Mahfud memahami posisi MK kala itu menjadi alat politik pemerintahan.

Sidang PHPU MK: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Pilpres Diulang Tanpa Prabowo-Gibran, Paling Lambat 26 Juni 2024
Sidang PHPU MK: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Pilpres Diulang Tanpa Prabowo-Gibran, Paling Lambat 26 Juni 2024 © 2024 maverick

TPN Ganjar Singgung MK Beri Karpet Merah Gibran Maju Cawapres: MK Berubah jadi Mahkamah Memalukan

Momen Akrab Ganjar-Mahfud dengan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Ruang Sidang Sengketa Pilpres 2024
Momen Akrab Ganjar-Mahfud dengan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Ruang Sidang Sengketa Pilpres 2024 © 2024 maverick

Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Mahkamah memalukan.

Sebab, Ketua Hakim MK kala itu Anwar Usman telah melahirkan putusan yang melengangkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

"MK RI melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto," kata Todung saat membacakan permohonan saat sidang sengketa, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3).


"Tak berlebihan kalau disebutkan bahwa MK RI telah berubah menjadi Mahkamah yang memalukan a sham institution seperti yang ditudingkan Mahkamah Konstitusi Belarus," sambungnya.

Ganjar Baca Pengantar Gugatan Sengketa Pilpres di MK
Ganjar Baca Pengantar Gugatan Sengketa Pilpres di MK © 2024 maverick

Kendati demikian, tim hukum Ganjar-Mahfud memahami posisi MK kala itu menjadi alat politik pemerintahan. Oleh sebab itu, tim hukum Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi kembali merebut wibawa dan jati diri MK.

"Sekaranglah waktunya MK RI menunjukkan kepada rakyat bahwa MKRI berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai MK RI sesungguhnya," tegas dia.


"A truly constitutional court, bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan dan bukan a sham institution," imbuh Todung.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jemaah Haji Indonesia yang Hilang dan Meninggal Disalatkan di Masjidil Haram

{{caption}}
Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, KPI Nilai Perlu Literasi dan Aturan Relevan

{{caption}}
Misteri Bocah Tewas Terbungkus Kain di Lampung Terungkap, Sepucuk Surat Jadi Petunjuk

{{caption}}
Pamit Ngopi, Wanita Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Bogor

{{caption}}
Belum Sebulan Operasi, Polisi Amankan 173 Pelaku Begal dan 8 Senjata Api

{{caption}}
Hasil Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Tutup Musim dengan 3 Poin

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi "Ini Sudah Keterlaluan!"

Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.

Mahfud MD
{{caption}}
MK Tidak Temukan Masalah Pencalonan Gibran Jadi Cawapres dan Bukti Intervensi Presiden

MK memutuskan pada sidang PHPU hari ini bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Serahkan Berkas Kesimpulan, Tim Ganjar-Mahfud Beberkan 5 Pelanggaran Pemilu 2024

Ganjar-Mahfud ingin adanya pemungutan suara ulang di Pilpres 2024

Ganjar-Mahfud
{{caption}}
Kubu Ganjar Tanya ke Ahli Prabowo: Apakah Gibran Lebih Pantas dari Yusril untuk Jadi Wapres?

Kubu Ganjar-Mahfud membandingkan antara Yusril Ihza Mahendra dan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka
{{caption}}
PDIP Gugat Kecurangan Pemilu ke PTUN, Ini Reaksi Santai Gibran

PDIP menggugat dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur.

Gibran Rakabuming Raka
{{caption}}
VIDEO: Ketua MK Tegur Saksi Ahli AMIN Sebut Gibran Tak Akan Jadi Cawapres Jika KPU Tidak Melanggar

Patra M Zen sempat mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.

Ketua MK Suhartoyo
{{caption}}
VIDEO: Kubu Ganjar Mahfud Ungkit Bobrok Anwar Usman Paman Gibran Bikin MK Jadi Memalukan!

Todung Mulya Lubis menyinggung Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang ingin merebut kembali posisinya sebagai Ketua MK

Ganjar-Mahfud
{{caption}}
Ada Pelanggaran Etik di MK dan KPU Terkait Pencalonan Gibran, Ganjar: Catatan Hitam Sejarah Pemilu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal pelanggaran etik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

Pemilu 2024
{{caption}}
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?

Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu

KPU RI
{{caption}}
Ganjar Kecewa MKMK Tak Bisa Anulir Putusan MK, Ketua PPP: Itu Kegelisahan Publik yang Masih Waras

Ganjar Pranowo terusik putusan batas usai capres-cawapres masih berlaku.

MKMK
{{caption}}
Ma’ruf Amin Minta MK Tak Buat Kegaduhan Baru

Ma'ruf Amin meminta tidak ada lagi gonjang-ganjing dari putusan yang diambil.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Begini Status Gibran usai Anwar Usman Dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi

Adapun pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

berita update
{{caption}}
Jakarta Ibu Kota Sah RI Hingga Keppres IKN Diterbitkan, Ini Penjelasan Pakar

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

fahri bachmid
{{caption}}
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

hukum perdata
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
Ganjar-Mahfud Resmi Bubarkan Tim Pemenangan Nasional Pilpres 2024

Dia pun menyampaikan salam kepada seluruh pihak yang tidak hadir dalam acara malam ini.

ganjar pranowo
{{caption}}
Di Depan Hakim MK, Saksi Ganjar Putar Video Pejabat dan ASN Labura Senam 'Oke Gas' Pakai Baju Biru

Saksi tim Ganjar-Mahfud bernama Mukti Ahmad mengungkapkan, dirinya melihat ASN dan kepala desa dan ASN senam oke gas memakai baju biru.

20240402
{{caption}}
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan

20240402
{{caption}}
FOTO: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tuntut Pemilu Ulang Tanpa Prabowo-Gibran

Tim hukum Ganjar-Mahfud meminta MK memerintahkan KPU mengulang Pilpres 2024 paling lambat 26 Juni.

berita foto
{{caption}}
Siapkan 30 Saksi Gugat Hasil Pilpres, TPN Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

TPN Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK.

gugatan hasil pilpres
{{caption}}
TPN Ganjar-Mahfud Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK

TPN Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan gugatan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

gugatan hasil pilpres