Terungkap! 2 Langkah Konkret Menko PM dan PMK Cegah Pencegahan Pesantren Ambruk: Wajib Libatkan Tenaga Ahli!

Dua menteri koordinator, yakni Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar dan Menko PMK Pratikno, telah mencapai kesepakatan penting. Mereka berdua menyepakati dua langkah strategis guna mencegah terulangnya insiden bangunan pondok pesantren ambruk di masa mendatang. Kesepakatan ini diambil menyusul kejadian tragis di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, yang menyoroti kebutuhan akan standar keamanan yang lebih baik.

Insiden ambruknya salah satu bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi pada 29 September 2025, menjadi pemicu utama. Kejadian tersebut secara jelas menyoroti urgensi penerapan standar keselamatan bangunan yang ketat di lingkungan pendidikan agama. Pemerintah kini berupaya keras untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh penghuni pesantren di seluruh Indonesia.

Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang jauh lebih aman dan terhindar dari risiko struktural yang dapat membahayakan. Langkah-langkah yang disepakati diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi setiap pembangunan pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah melindungi para santri, pengajar, dan seluruh komunitas pesantren dari potensi bahaya yang tidak diinginkan.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan secara rinci inti dari kesepakatan tersebut. Bersama Menko PMK Pratikno, mereka berkomitmen penuh untuk mencari solusi konkret dan berkelanjutan atas permasalahan ini. “Pak Pratikno dan saya sepakat untuk mencari jalan keluar,” ujar Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Langkah pertama yang disepakati adalah penetapan standar teknik yang sangat ketat untuk setiap proyek pembangunan pesantren. Cak Imin menegaskan bahwa proses pembangunan tidak boleh lagi dilakukan tanpa perhitungan teknis yang memadai dan sesuai kaidah konstruksi. Hal ini merupakan aspek krusial untuk menjamin kekuatan, stabilitas, dan keamanan struktur bangunan dalam jangka panjang.

“Pesantren tidak boleh membangun tanpa standar teknik,” tegas Menko PM, menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dalam konstruksi. Langkah kedua berfokus pada penyediaan pendampingan teknis yang komprehensif bagi pesantren yang sedang dalam proses pembangunan. Pendampingan ini akan melibatkan kementerian terkait yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur, memastikan kualitas bangunan.

Cak Imin juga mengingatkan seluruh pihak pesantren akan vitalnya melibatkan tenaga ahli teknik yang kompeten dalam setiap proyek pembangunan. “Gotong royong boleh, tetapi tetap harus ada hitungan ilmunya,” katanya, menekankan bahwa semangat kebersamaan harus dibarengi dengan pengetahuan teknis. Ia menegaskan bahwa pembangunan tanpa kalkulasi teknik yang tepat sangat berisiko tinggi dan harus dihindari demi keselamatan bersama.

Terkait insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, Menko PM menekankan prioritas utama pada penanganan korban. Fokus utama adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis yang cepat dan memadai di rumah sakit. Ini termasuk baik mereka yang sudah dirawat maupun yang masih tertimbun reruntuhan bangunan.

“Yang paling pokok sekarang adalah memastikan korban di rumah sakit segera ditangani dengan cepat,” jelas Cak Imin, menunjukkan empati pemerintah. Untuk korban yang masih tertimbun, seluruh proses penanganan dan evakuasi diserahkan sepenuhnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Evakuasi harus dilakukan secepat mungkin, sesuai dengan permintaan mendesak dari keluarga korban.

Pemerintah telah memberikan pendampingan intensif kepada para korban dan keluarga yang terdampak langsung musibah tersebut. Menko PM secara pribadi juga mengaku telah menyalurkan bantuan konkret. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban berat yang dialami oleh keluarga korban pasca-musibah yang tidak terduga ini.

Insiden di Ponpes Al Khoziny menjadi pengingat pentingnya evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap setiap proses konstruksi bangunan. Kejadian tragis ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan proaktif dan preventif. Tujuannya adalah mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan melalui kebijakan pencegahan pesantren ambruk yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Sumber: AntaraNews