Tak mau jadi penonton, alasan PAN kirim 3 nama di Pansus angket KPK

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya mengirimkan tiga delegasinya untuk ikut serta dalam panitia khusus hak angket KPK. Semula PAN menolak ikut dalam pansus hak angket lantaran takut melemahkan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku, pihaknya tidak akan mengirim delegasi bila hal itu memberhentikan proses hak angket. Namun lantaran pansus tetap berjalan maka PAN mau tak mau ikut bergabung dalam Pansus hak angket KPK.

"Saya tidak ngirim kalau bisa menghentikan. Tapi kan enggak bisa menghentikan. Nah kalau jalan masak saya nonton saja," kata Zulkifli di kediamannya Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/6) malam.

"Kalau nanti KPK direkomendasikan dibubarkan terus saya diam, enggak bisa dong. Saya mengawal agar KPK tidak dilemahkan," sambungnya.

Zulkifli membantah kalau sikap tersebut diambil lantaran nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais beberapa waktu lalu sempat dilibatkan dalam kasus dugaan korupsi dana alat kesehatan mantan Menkes Siti Fadilah Supari.

"Itu lain. Saya protes sama KPK itu iya. Sudah saya jelasin tadi," tegasnya.

Ketua MPR ini berharap penggunaan hak angket untuk KPK tak akan memperlemah tugas dan wewenang lembaga antirasuah di dalam pemberantasan korupsi. Tetapi sebaliknya, membuat KPK menjadi lembaga penegak hukum yang profesional.

"Kita harapkan betul-betul karena ini sudah jadi, kita ingin mengawal agar tidak ada pelemahan. Sebaliknya KPK kita minta KPK profesional," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyerahkan nama utusannya untuk masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada tiga nama yang mewakili partai berlogo matahari tersebut. Nama anak Amien Rais yakni Hanafi Rais yang sebelumnya santer disebut menjadi perwakilan PAN, ternyata tidak dipilih sebagai utusan.

"(Ketiga nama Wakil dari PAN) Muslim Ayub, Mulfachri Harahap, Daeng Muhammad," kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).