Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak diatur KPU, manipulasi foto dan data marak di media sosial

Tak diatur KPU, manipulasi foto dan data marak di media sosial ilustrasi penipuan online. ©2014 shutterstock/ alphaspirit

Merdeka.com - Akibat Komisi Pemilihan Umum tidak membuat aturan mengenai kampanye di media, berbagai manipulasi data dan gambar digunakan untuk menjatuhkan lawan dalam pemilihan presiden 2014. Metode manipulasi tersebut macam-macam, selain membuat tulisan di blog, jurnalisme warga, juga menerbitkan media berita online yang seolah-olah produk jurnalsime.

Manipulasi hasl survei kenamaan Amerika Serikat, Gallup, adalah salah satu contoh yang mutakhir. Survey pemilu AS 2008 yang mengukur persaingan Obama versus McCain dimanipulasi seolah survei Pilpres 2014 yang dimenangkan Prabowo versus Joko Widodo. Hasil manipulasi data tersebut lalu diunggah di iReport CNN.com, sebuah kanal jurnalisme warga media kenamaan AS.

Setelah manipulasi tersebut terbongkar, editor CNN.com menghapus rtulisan tersebut. Tim Sukses Prabowo - Hatta, Nurul Arifin, mengaku manipulasi tersebut sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik. "Soal survei Gallup bisa saja itu merupakan satu cara memengaruhi pemilih…Ini pertempuran, Bung! Pintar-pintar menyusun strategi saja," kata tim sukses Prabowo-Hatta, Nurul Arifin sebagaimana dikutip Kompas.com, 25 Juni 2014.

Selain manipulasi hasil survei, mucul juga manipulasi foto Joko Widodo seolah berziarah ke makam mantan presiden Boris Yetlzin.  Foto itu diunggah oleh pemilik Inilah.com, Muchlish Hasyim, melalui akun Twitternya @MuchlishHasyim. Dalam kicauannya di Twitter Muchlish mengatakan Jokowi berziarah ke makam itu tahun 2006 sebagai persiapan mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam kicauan tersebut, Muchlish mengatakan seolah-olah Joko Widdodo memiliki kaitan dengan tokoh komunis Rusia. Hal ini seolah menguatkan fitnah bahwa Jokowi keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, manipulasi foto Muchlish Hasyim tersebut terbongkar oleh akun @PartaiSocmed. Menurut penelurusan akun tersebut, Boris Yeltzin baru meninggal taun 2007, sehingga tak masuk akal kalau Joko Widodo berziarah ke makamnya setahun sebelum ia meninggal. Lagi pula, lanjut @PartaiSocmed, Boris Yeltzin bukan tokoh komunis melainkan musuh dari partai komunis Rusia. Yeltsin menjadi presiden Rusia bertahun-tahun setelah Uni Sovyet runtuh pada 1992. "Boris Yeltzin sendiri adalah tokoh yang ikut menumbangkan komunisme paska penculikan Gorbachev," begitu kicau @PartaiSocmed.

Sebelumnya muncul juga editan gambar Joko Widodo di depan puluhan ribu pendukungnya saat gerak jalan di Tugu Monas tanggal 23 Juni. Foto yang dimuat kantor berita Antara diedit dengan perangkat lunak pengolah gambar, lalu disebar seolah-olah gambar tersebut tidak asli.

Muncul juga foto editan saat keluarga Joko Widodo naik haji.  Foto asli tersebut diedit dan digabungkan dengan gambar sebuah bangunan dengan ubin kotak-kotak dan tembok gabar Bintang Daud, lambang Yahudi. Lalu, foto tersebut disebar seolah-olah Joko Widodo tak pernah naik haji, gambar keluarganya yang naik haji dikesankan hanya hasil manipulasi foto.

Sepanjang kampanye Pilpres 2014, banyak sekali manipulasi gambar, data dan berita di dunia maya. Namun KPU belum memiliki aturan kampanye di media sosial. Alasannya, Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden tak mengatur kampanye di media sosial. Akibatnya, fitnah-fitnah digital tidak bisa ditindak secara hukum. (skj)

(mdk/cza)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024
Usai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024

Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Begini Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 jika Berjalan Dua Putaran
Begini Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 jika Berjalan Dua Putaran

Pemutakhiran data pemilih untuk pilpres putaran kedua pada tanggal 17 Mei sampai dengan 12 Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu

Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
Ini Penjelasan KPU soal Kenaikan Suara PSI di Sirekap
Ini Penjelasan KPU soal Kenaikan Suara PSI di Sirekap

Data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.

Baca Selengkapnya
FOTO: Dari Total 33.727.852 Surat Suara Pemilu 2024, Tersisa 12.631.303 Lagi yang Belum Dilipat dan Disortir
FOTO: Dari Total 33.727.852 Surat Suara Pemilu 2024, Tersisa 12.631.303 Lagi yang Belum Dilipat dan Disortir

Sebanyak 21.096.549 surat suara dilaporkan sudah disortir dan dilipat.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya