PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
presiden jokowi
Raja Juli menyindir kampanye Megawati pada Pilpres 2004.
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.
"Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).
- Soal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
- PSI Ungkap Makna di Balik Jokowi Ajak Main Bola Kaesang dan Raja Juli
- PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Golkar: Ya Ini Baru Cerita-Cerita Lepas Saja
- Heboh Rumah Via Vallen di Sidoarjo Digeruduk Sejumlah Orang, Ada Apa?
- Kepala Bapanas & Bulog Dilaporkan ke KPK Buntut Demurage Impor Beras Senilai Rp2,7 T
Dia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.
"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,"
tutur dia, dilansir dari Antara.
merdeka.com
Negara lain pun begitu, kata Raja Juli, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.
"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," kata Raja menegaskan.
Dia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.
"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," katanya.
Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,"
kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
merdeka.com
