Surat keberatan pencekalan, Wakil Ketua DPR bantah mengintervensi

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana berkirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait pencekalan Ketua DPR Setya Novanto oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk mengintervensi proses hukum kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang tengah ditangani KPK.

"Tidak ada maksud apapun dari DPR untuk bisa intervensi. Kita paham semua tetapi kami pun juga merespon setiap masukan usulan dari setiap fraksi," kata Taufik, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Dia mengaku, surat tersebut justru sebagai bentuk dukungan moril. "Istilahnya ada semacam rasa dukungan moril tanpa bermaksud saya perlu jelaskan, tanpa bermaksud mengintervensi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah mengatakan surat tersebut sudah disampaikan Rabu (12/4) sore.

"Tadi kita sudah kirim, Ashar tadi langsung dibawa oleh Sekjen DPR kepada Presiden ke Setneg. Ada dua surat yang kita kirim, surat pertama adalah nota protes yang kedua adalah permintaan rapat konsultasi antara pimpinan dpr dengan presiden untuk membahas masalah ini," kata Fahri, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Dia mengatakan, dasar pertimbangan protes tersebut adalah penegak hukum tidak boleh melakukan pencekalan pada saat masa penyelidikan. "Itu melanggar HAM, hormati dong UUD hormati dong keputusan MK," ujarnya.

Ditemui terpisah, Sekjen DPR Achmad Djuned membantah sudah berkirim surat protes dari DPR kepada presiden. "Engga, belum kok," ungkapnya.

Djuned mengatakan, hingga saat ini surat keberatan untuk Presiden Joko Widodo belum dirampungkan. Djuned belum bisa mengetahui kapan surat itu akan selesai. "Ya kalau sudah selesai akan kita kirimkan inikan belum selesai suratnya," ujar Djuned. (mdk/noe)