Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi santai soal munculnya desakan agar mundur dari koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan berdalih, mereka berkoalisi dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, bukan dengan partai-partai lain.

"Mau keluar maupun tidak keluar kita kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bukan dengan partai pendukung di koalisi. Dia mengklaim, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal lumrah. Sikap PAN itu diumpamakan seperti perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga. Meski antar anggota keluarga berbeda pendapat tak lantas membuat keluarga tersebut terpecah.

Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat dua kali berbeda sikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal isu strategis di DPR. Yakni, Rancangan Undang-undang Pemilu terkait presidential threshold dan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," tegasnya.

Taufik mengatakan, PAN memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang kritis dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, kata dia, sikap PAN tak harus selalu sama dengan pemerintah. "Kalau koalisi kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta merta kita mengatakan ini harus selalu sama. Tapi kita hormati juga pandangan lebih dari pemerintah. Itu hak pemerintah," ujar Taufik.

Lagipula, lanjut Taufik, PAN tidak selalu serta merta berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dia mencontohkan, PAN sejalan dengan pemerintah soal UU Tax Amnesty.

"Katakan lah misalnya menyangkut UU APBN 2018 malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," tegas dia.

Soal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Taufik menyebut PAN mengikuti aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan. "Hanya saja ini pastinya, seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," tandasnya.

Meski demikian, Taufik memastikan PAN tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sepanjang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pihaknya menyerahkan evaluasi soal posisi PAN kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wapres JK. "Hanya saja kami berharap, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tukasnya.

Salah satu partai yang bersuara keras soal PAN adalah Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan setiap partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya memegang teguh etika politik. Dia mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

"Bagi kami yang paling penting ketika kita sepakat untuk koalisi, etika koalisinya harus kita pegang dari sisi partai pendukung. Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bagi PPP ini katakan lah bersama-sama, kalau kami harus tegas keluar dari koalisi," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Sebelumnya, Wapres JK juga menyindir sikap PAN tidak etis dilakukan partai pendukung pemerintah. "Ya tentu kurang etis lah ya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (31/10).

Wapres juga sempat menyinggung keberadaan kader PAN di dalam kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Meski begitu, Wapres JK tetap menghormati hak demokrasi PAN. Meski ada kader di dalam kabinet, tapi wajar saja jika ada perbedaan pandangan politik.

"Itu hak demokrasi masing-masing. Tentu di menterinya yang ada di kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat, semua partai begitu, partai yang lain setuju tapi dikritik, itu biasa saja," ujar dia.