Merdeka.com - Partai Demokrat identik dengan sosok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut tidak terlepas dari peranannya dalam mendirikan partai politik berlogo bintang Mercy itu.

Melansir dari situs resmi Demokrat, Partai Demokrat didirikan atas inisiatif SBY setelah kalah pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Setelah kekalahan itu, beberapa orang terpanggil agar SBY tidak hanya menjadi wakil Presiden, melainkan pemimpin bangsa alias Presiden RI di masa mendatang.

Politikus senior, Ventje Rumangkang memberikan dukungannya untuk mengusung SBY menjadi presiden. Satu-satunya cara mewujudkan cita-cita tersebut maka harus mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana keinginan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus. Selanjutnya, teknis administrasi dirampungkan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Ventje Rumangkang.

Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 WIB diadakan rapat yang dipimpin SBY di Apartemen Hilton.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim terdiri Ventje Rumangkang, A. Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, Shirato Syafei.

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang menjadi cikal bakal pendirian Partai Demokrat.

Keesokan harinya, 20 Agustus 2001, Ventje Rumangkang dibantu oleh Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik.

Akhirnya, terbentuk Tim 9 yang beranggotakan 10 orang dan memiliki tugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik.

Sepuluh anggota tersebut adalah Ventje Rumangkang, Ahmad Mubarok, A. Yani Wahid, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, RF. Saragjh, Dardji Darmodihardjo, Rizald Max Rompas, dan Rusli Ramli. Selain nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi dan diskusi finalisasi konsep partai dipimpin oleh SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya, tetapi muncul ide agar jumlahnya menjadi 99 orang supaya memiliki sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9.

Maka, pada tanggal 9 September 2001 di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akta Pendirian Partai Demokrat. Sedangkan, 53 orang lainnya tidak hadir, tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Ventje Rumangkang.

Lalu, kepengurusan Partai Demokrat pun disusun. Ventje Rumangkang meminta Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum, Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dijabat oleh Ventje Rumangkang.

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Ventje Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatoegana, saudara Rusli Ramli, dan RF. Saragih.

Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Melalui Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Para Pemimpin Partai Demokrat

Demokrat pertama kali dipimpin oleh Subur Budhisantoso sebagai Ketua Umum. Dia menjabat hingga 2005. Ketua umum selanjutnya, dijabat Hadi Utomo sejak 2005 hingga 2010.

Menariknya, kursi ketua umum Partai Demokrat periode 2010-2015 jatuh ke tangan Anas Urbaningrum. Dia berhasil mengalahkan seniornya Marzuki Alie yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Andi Mallarangeng yang ketika itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Setelah terpilih menjadi ketum Demokrat, Anas mengundurkan diri dari jabatannya di DPR RI. Dia lebih berfokus mengurus partainya.

Namun, sayangnya aktivis asal Blitar itu tidak menyelesaikan masa jabatannya hingga tuntas. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2013 Anas terjerat kasus korupsi mega proyek Hambalang bersama beberapa kader Demokrat lainnya.

Anas pun digantikan oleh SBY yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Presiden RI. SBY berhasil mengambil alih posisi Anas secara aklamasi setelah Kongres Luar Biasa di Bali pada 30 Maret 2013. Dia juga berjanji hanya akan menjadi Ketua Umum dua tahun saja sampai 2015.

Kenyataannya, janji tersebut tidak ditepati. SBY kembali menjadi ketua umum dalam Kongres IV Demokrat di Surabaya pada 12 Mei 2015 hingga 2020.

Harapan Demokrat melahirkan pemimpin baru pupus setelah terselenggaranya Kongres V di Jakarta. Dari kongres tersebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025.

Upaya Pecah Belah

Permasalahan internal Partai Demokrat timbul ketika Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. KLB yang dianggap ilegal oleh kubu AHY itu memilih Moeldoko setelah mengalahkan Marzuki Alie.

Namun, AHY menegaskan, pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai.

Teranyar, Moeldoko tengah terus berupaya melegalkan KLBnya dengan melakukan upaya peninjauan kembali (PK).

Reporter Magang: Alya Fathinah

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com