Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menjelaskan terkait proyek e-KTP. Pernyataan ini menyikapi sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta pemerintahan SBY menjelaskan akar masalah dari proyek e-KTP yang akhirnya dikorupsi.

Menurut Hinca, pihak yang berkompeten untuk menjelaskan proyek e-KTP adalah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Di luar itu, yang jelasin yang memerintah sekarang, sebab pemerintahan itu berkesinambungan, dari satu periode ke periode berikutnya," kata Hinca saat dihubungi, Jumat (22/12).

Baik Demokrat dan SBY, kata Hinca, menyerahkan kasus hukum korupsi e-KTP kepada KPK dan penegak hukum lain.

"Biarkan pengadilan yang menjadi ruang paling pas dan adil yang memaparkan fakta dan datanya, agar jelas duduk soalnya," jelasnya.

Pihaknya juga mendukung penuh KPK menyidik dan mengembangkan kasus korupsi proyek e-KTP. Dia berharap, KPK menyidik secara tuntas untuk membongkar korupsi e-KTP.

"Kita dukung KPK menuntaskan kerja kerasnya yang profesional agar terbongkar dengan tuntas," katanya.