Rekomendasi Rakernas V PDIP Minta Megawati Tetap Jadi Ketua Umum 2025-2030

Pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Ketum PDIP Megawati resmi melantik jajaran baru DPP PDIP masa bakti 2025-2030

Dalam kesempatan itu, Megawati mengumumkan sebanyak 37 nama yang masuk dalam susunan pengurus pusat.

Megawati meminta para kader PDI Perjuangan untuk berjanji kepada diri sendiri untuk selalu patuh terhadap instruksinya.

Pada hari pertama Kongres PDIP, Megawati resmi terpilih sebagai ketua umum untuk periode 2025 hingga 2030.

Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

Ganjar menyebut partainya tengah mencari hari baik untuk menyelenggarakan kongres.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir ada sosok yang ingin menduduki posisi tertinggi di partai

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Pernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.

Megawati awalnya memilih untuk pensiun dari dunia politik di usianya yang ke-77

Megawati mengaku mendengar adanya upaya pengambil alihan PDIP. Hal itu menjadi alasannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP lagi.

Posisi penyeimbang ditegaskan Megawati Soekarnoputri bukan sikap abu-abu. Melainkan keputusan ideologis.

Pada penutupan Rakernas, PDIP menegaskan komitmennya terhadap dinamika geopolitik global dengan mengedepankan kedaulatan politik.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kolaborasi Romy dan Pulung dalam kegiatan reses tersebut disebut menjadi simbol soliditas antar kader partai sekaligus bentuk gotong royong politik.

PDIP memberikan dukungan terhadap penerapan ambang batas parlemen yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Hari Buruh merupakan pengakuan bahwa pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini.