Biaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan

Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.

Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo menilai tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan dampak dari liberalisasi pendidikan. Dia menekankan agar kondisi seperti ini sudah seharusnya dihentikan.

"Hentikan liberalisasi pendidikan, berikanlah mahasiswa kita proporsi yang benar," ujar Ganjar dalam debat Capres kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2).

Dia menuturkan, untuk menghentikan liberalisasi pendidikan maka langkah yang bisa dilakukan yaitu universitas bisa mengklasifikasi mahasiswa yang lebih tepat menerima bantuan pendidikan melalui keringanan UKT.

"Liberalisasi yang harus dibenahi dengan proporsional, mana yang mampu, mana yang tidak mampu, apa yang mesti dikerjakan perguruan tinggi dia harus bisa menunjukan UKT dengan klaster diperuntukan kalangan yang memang diberikan untuk strata mereka," jelasnya.

Sepakat dengan Ganjar, Anies menyampaikan bahwa sudah seharusnya peran perguruan tinggi adalah sebagai eskalator sosial ekonomi, dan tidak menjadikan pendidikan sebagai alat transaksional melainkan investasi masa depan sumber daya manusia (SDM).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, ada dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan masyarakat Indonesia yaitu orang tua dan negara. Dan di sini, ujar Anies, negara sudah seharusnya memiliki porsi yang lebih besar. Sehingga, dosen atau para rektor dan petinggi perguruan tinggi bisa lebih fokus menjalankan fungsi mereka sebagai tenaga pendidik.

"Negara harus menempatkan perguruan tinggi sebagai eskalator ekonomi, biaya pendidikan tinggi ada dua orang tua dan negara, dan unsur negara harus lebih besar," ucap Anies.