Menteri PANRB Dukung Penuh Penguatan Kelembagaan Basarnas untuk Respons SAR Lebih Cepat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungan kuat terhadap transformasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Dukungan ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR) di seluruh Indonesia. Pertemuan penting antara Menteri PANRB dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada hari Senin.

Penguatan kelembagaan Basarnas merupakan bagian integral dari prioritas nasional dalam meningkatkan ketangguhan negara terhadap bencana dan kecelakaan. Penataan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan secara nasional. Rini Widyantini menegaskan pentingnya langkah ini demi keselamatan masyarakat.

Penataan kelembagaan Basarnas ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kecepatan respons operasi SAR. Penguatan dilakukan melalui penataan struktur organisasi, pemenuhan serta peningkatan kompetensi SDM, dan penerapan digitalisasi sistem. Langkah strategis ini sejalan dengan Astacita ke-8 Presiden.

Penataan organisasi dan tata kerja Basarnas telah diawali dengan penetapan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2016. Perpres ini secara spesifik mengatur tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Basarnas merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kedudukan strategis ini secara jelas menegaskan fungsi SAR sebagai fungsi strategis nasional yang sangat vital. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapsiagaan menghadapi berbagai insiden. Penguatan ini menjadi landasan penting bagi kinerja Basarnas ke depan dalam melayani masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa penguatan sistem SAR nasional sejalan dengan Astacita ke-8 Presiden. Ini juga menjadi bagian integral dari pembangunan ketahanan nasional terhadap risiko bencana alam maupun non-alam. Upaya ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah untuk melindungi warga negara.

Basarnas juga secara aktif mengusulkan penataan organisasi pada beberapa unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Usulan ini bertujuan untuk mendukung kinerja Basarnas secara menyeluruh dan merata. Penataan UPT daerah sangat krusial untuk mencapai respons yang optimal.

Langkah ini penting dalam menjamin operasi SAR yang andal, efektif, aman, dan berstandar internasional. Seluruh wilayah Indonesia akan merasakan dampak positif dari peningkatan ini, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini adalah bagian dari strategi Basarnas untuk menjangkau lebih banyak korban.

Menteri PANRB Rini Widyantini berharap setelah pembahasan ini, unit-unit pelaksana teknis yang telah didiskusikan bersama dapat memperkuat kinerja Basarnas. Penguatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Ini menunjukkan sinergi antara kementerian dan lembaga demi kepentingan publik.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa langkah reformasi kelembagaan yang dilakukan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Upaya ini secara langsung mendukung visi dan misi Presiden dalam menciptakan negara tangguh. Langkah ini strategis untuk masa depan penanggulangan bencana.

Ia menyatakan bahwa upaya reformasi yang kami lakukan diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden secara langsung. Penataan organisasi dan penguatan fungsi di Basarnas menjadi bagian penting. Hal ini memastikan kebijakan di bidang SAR berjalan efektif dan efisien di lapangan.

Kementerian PANRB dan Basarnas berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi penataan organisasi dan tata kerja. Koordinasi ini akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan secara nasional. Sinergi ini krusial untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan SAR terbaik.

Sumber: AntaraNews