Peran Kepala Suku Papua: Pilar Utama Menjaga Kedamaian dan Keutuhan NKRI

Tokoh adat di Tanah Papua, khususnya para kepala suku dan ondoafi, memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Bumi Cenderawasih. Mereka merupakan 'raja-raja bumi' yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat adat. Peran strategis ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi 'Papua Tanah Damai' yang telah dideklarasikan sejak tahun 2019.

Deklarasi 'Papua Tanah Damai' disaksikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (saat itu), yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kesepakatan ini ditandatangani oleh tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, serta Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring (saat itu), bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Meskipun demikian, konflik dan ketimpangan masih menjadi tantangan serius yang mengancam predikat tersebut.

Melihat situasi ini, pertemuan antara ondoafi dan kepala suku se-Papua dengan pemerintah daerah di Kota Jayapura pada 13 Februari 2026 menjadi langkah krusial. Pertemuan ini bertujuan untuk mengurai persoalan yang ada dan memperkuat peran kepala suku dalam menjaga keutuhan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah diharapkan terus menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin adat ini.

Memperkuat Komunikasi Antara Pemerintah dan Tokoh Adat

Herman Yoku, Kepala Suku Besar Wikaya, Kabupaten Keerom, menegaskan bahwa kunci perdamaian Papua berada di tangan para tokoh adat. Menurutnya, seruan untuk mengakhiri konflik di Papua tidak sejalan dengan predikat 'Papua Tanah Damai' jika kekerasan terus terjadi. Oleh karena itu, komunikasi yang kuat antara pemerintah dan tokoh adat sangat penting sebagai pilar utama pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua menyadari betul peran vital tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pembangunan. Mereka bukan hanya penjaga nilai-nilai adat dan budaya, tetapi juga pilar persatuan dan kedamaian. Tanpa dukungan aktif dari para tokoh adat, pembangunan di Papua tidak akan berjalan optimal dan inklusif.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua secara inklusif dan berkeadilan. Pembangunan harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga kampung-kampung terpencil. Kolaborasi dengan tokoh adat menjadi esensial untuk mencapai tujuan ini.

Peran Strategis Ondoafi dan Kepala Suku dalam Pembangunan

Ondoafi merupakan sistem kepemimpinan adat tertinggi dan tertua di Papua, khususnya di masyarakat adat Sentani dan Jayapura. Mereka sering disamakan dengan raja atau kepala suku tertinggi, memimpin beberapa kampung, mengatur tatanan sosial, dan memiliki wewenang penuh atas tanah ulayat. Di beberapa wilayah, ondoafi juga dikenal sebagai ondofolo.

Sementara itu, kepala suku adalah figur sentral dalam sebuah suku, klan, atau komunitas adat. Mereka bertanggung jawab mengatur adat istiadat, menyelesaikan masalah sosial, dan menjaga stabilitas komunitas. Pemilihan kepala suku didasarkan pada kearifan lokal, senioritas, atau keturunan, menjadikan mereka pengambil keputusan yang sangat dihormati.

Papua, dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokalnya, masih menghadapi banyak tantangan dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Tokoh adat berperan sebagai jembatan aspirasi antara pemerintah dan rakyat, memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pengawasan dan masukan dari mereka sangat penting, terutama terkait penggunaan dana otonomi khusus (Otsus).

Pertemuan antara pemerintah dan para ondoafi serta kepala suku se-Papua bukan sekadar agenda seremonial. Yohanes Walilo menekankan bahwa ini adalah ruang dialog penting untuk saling mendengar dan memperkuat komitmen bersama. Tujuannya adalah memajukan Papua menjadi lebih baik di masa mendatang melalui sinergi yang kuat.

Komitmen Bersama untuk Kemajuan Papua

Para tokoh adat dan kepala suku se-Papua memiliki komitmen kuat untuk kemajuan daerah. Mereka berupaya agar anak-anak Papua dapat bersekolah dengan baik dan memiliki masa depan cerah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif yang relevan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memenuhi kebutuhan masyarakat Papua saat ini.

Selain MBG, kebijakan pemerintah melalui dana otonomi khusus (Otsus) juga bertujuan meningkatkan SDM Papua agar mampu bersaing di berbagai bidang. Program Sekolah Rakyat juga merupakan upaya konkret untuk mengejar ketertinggalan SDM Papua pada sektor pendidikan. Ini menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang.

Yanto Eluay, tokoh adat di Kabupaten Jayapura, memberikan contoh nyata dampak positif program MBG. Sebelum ada program ini, banyak anak-anak pergi ke sekolah tanpa sarapan, yang seringkali berujung pada bolos sekolah atau kenakalan. Dengan adanya MBG, anak-anak menjadi lebih rajin sekolah dan termotivasi untuk belajar, memberikan dampak positif yang signifikan.

Secara historis, tokoh adat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan Papua menjadi bagian dari NKRI saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus menggandeng tokoh adat sebagai mitra strategis. Kemitraan ini krusial untuk bersama-sama menjaga, membangun, dan memastikan semua program pembangunan di Tanah Papua berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews