Bawaslu RI Terima Kritik Pedas: Mengapa Evaluasi SDM Bawaslu di Sulsel Jadi Kunci Pengawasan Pemilu?

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar evaluasi komprehensif terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki sistem pengawasan demi menghadapi Pemilu mendatang dengan lebih efektif dan transparan. Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda hadir langsung dalam diskusi ini.

Bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan, diskusi kelompok terfokus ini menjadi wadah penting untuk menggali berbagai masukan serta kritikan dari suara-suara di daerah. Herwyn Malonda menekankan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi internal Bawaslu secara menyeluruh. Keterbukaan terhadap kritik menjadi prioritas utama.

Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan internal, tetapi juga mempersiapkan Bawaslu menghadapi tantangan pengawasan Pemilu ke depan. Dengan mendengarkan setiap aspirasi, Bawaslu berharap dapat menyusun strategi yang lebih matang. Hal ini termasuk pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi modern.

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan mencakup berbagai sisi, termasuk pengembangan SDM Bawaslu. Ia menyoroti pentingnya momen introspeksi ini untuk perbaikan internal lembaga. Keterbukaan terhadap kritik, bahkan yang kurang menyenangkan sekalipun, dianggap krusial.

"Memang kita rancang untuk menggali masukan dan kritikan dari suara-suara di daerah. Evaluasi yang kami lakukan dari berbagai sisi," tutur Herwyn saat menghadiri diskusi grup di Makassar. Pendapat kritis ini menjadi bahan introspeksi berharga bagi Bawaslu. Ini adalah langkah awal untuk menentukan arah perbaikan ke depan.

Herwyn menambahkan, "Justru pendapat dari yang kurang enak didengar, juga kami dengarkan. Ini juga bisa jadi suara kritis untuk introspeksi Bawaslu terkait apa yang akan kita lakukan." Fokus utama saat ini adalah bagaimana pengembangan SDM Bawaslu dapat dilakukan secara optimal. Pemetaan masalah SDM menjadi prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Herwyn JH Malonda menggarisbawahi beberapa poin penting untuk pengembangan Bawaslu di masa mendatang. Poin pertama berkaitan dengan pengembangan SDM Bawaslu yang masih terbatas. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.

"Sambil kita perbaiki regulasinya, tetap dievaluasi kondisi SDM kita. Inilah saatnya dilakukan," ujarnya. Bawaslu berharap dapat menyusun blueprint yang jelas untuk memetakan problematika SDM. Ini akan menjadi panduan dalam upaya peningkatan kualitas.

Poin kedua adalah antisipasi terhadap fungsi Bawaslu, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu perlu memperkuat pencegahan dan penindakan. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses pemilu.

Ketiga, Bawaslu didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi, termasuk Kecerdasan Buatan (AI), dalam kerja-kerja pengawasan. AI diharapkan membantu pemetaan data survei dan informasi yang masuk. Namun, Herwyn mengingatkan perlunya kontrol ketat terhadap penggunaan AI. "Tetapi, itu tentu punya dua sisi. Ini harus kita kontrol dalam kerja-kerjanya membantu Bawaslu," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menyambut baik inisiatif Bawaslu RI ini. Ia mengungkapkan bahwa ide mendengarkan suara pemilih telah diadopsi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah.

"Ini juga kami adopsi di Sulsel, mendistribusikan kegiatan di kabupaten kota," kata Mardiana. Kegiatan semacam ini bertujuan membangun ide besar melalui partisipasi masyarakat. Proses bekerja dan belajar bersama menjadi kunci utama.

Dukungan dari Bawaslu provinsi menegaskan komitmen bersama dalam upaya evaluasi SDM Bawaslu dan pengembangan lembaga. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan perbaikan signifikan. Perbaikan ini akan berdampak positif pada kualitas pengawasan pemilu di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews