Bantah Donald Trump, Prabowo Tegaskan Perubahan Iklim Ancam Indonesia: Permukaan Laut Naik 5 Cm Tiap Tahun!

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting di Sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Acara tersebut berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9) waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo ini menandai kehadiran pertama kepala negara Indonesia setelah absen selama 10 tahun dalam forum tahunan PBB tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa dampak perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang dihadapi banyak negara. Trump sebelumnya menyebut perubahan iklim sebagai "greatest con job ever perpetrated on the world".

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, telah merasakan langsung efek dari fenomena ini. Salah satu dampak konkretnya adalah kenaikan permukaan laut di pesisir utara ibu kota negara, Jakarta, yang mencapai 5 centimeter tiap tahun.

Ancaman Nyata Perubahan Iklim bagi Indonesia

Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, khususnya bagi Indonesia. Kenaikan permukaan laut sebesar 5 centimeter per tahun di pesisir utara Jakarta menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk bertindak cepat dan konkret.

Menghadapi ancaman tersebut, Indonesia memilih untuk tidak hanya dengan slogan, tetapi dengan aksi nyata. Pemerintah menyadari bahwa dampak perubahan iklim memerlukan respons yang terukur dan berkelanjutan. Langkah-langkah adaptasi dan mitigasi harus segera diimplementasikan untuk melindungi wilayah pesisir dan masyarakat.

Sebagai respons langsung, Indonesia terpaksa membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa. Proyek ini memiliki panjang 480 kilometer dan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk penyelesaian. "Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus mulai bertindak sekarang," ujar Presiden Prabowo.

Komitmen Indonesia dalam Mitigasi dan Adaptasi

Selain proyek tanggul laut, Indonesia juga menunjukkan komitmen kuat terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Negara ini berkomitmen penuh untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional ini menjadi landasan penting bagi kebijakan iklim nasional.

Pemerintah Indonesia berupaya mencapai target bebas emisi (net-zero emission) pada tahun 2060. Presiden Prabowo optimis bahwa target ini dapat dicapai lebih cepat dari perkiraan awal. Percepatan target ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengurangi jejak karbonnya secara signifikan.

Dalam upaya mitigasi, pemerintah saat ini juga giat menanam lahan-lahan tandus seluas lebih dari 12 juta hektare. Program ini bertujuan untuk menekan kasus deforestasi dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal sekitar hutan. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan menyediakan pekerjaan yang berkelanjutan dan tidak merusak alam.

Transisi Energi Menuju Keberlanjutan

Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk berpindah dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju energi baru dan terbarukan. Pergeseran paradigma energi ini merupakan langkah krusial dalam mencapai target emisi nol bersih. Investasi pada energi hijau menjadi prioritas utama pemerintah.

Mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas listrik di Indonesia akan diperoleh dari pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Ini menunjukkan langkah konkret dalam transisi energi nasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang berpotensi merusak lingkungan.

Kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB ini bukan hanya menegaskan posisi Indonesia dalam isu perubahan iklim. Ini juga menunjukkan kembalinya peran aktif Indonesia di kancah diplomasi global setelah absen cukup lama. Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global untuk tantangan lingkungan hidup.

Sumber: AntaraNews