Mengapa Kebijakan Tumpang Tindih Industri Jadi Sorotan DPR? Ini Dampaknya pada UMKM dan Kopi RI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII, Novita Hardini, secara tegas meminta Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri untuk segera mengevaluasi. Permintaan ini bertujuan menyelesaikan berbagai kebijakan yang tumpang tindih di sektor industri nasional.

Langkah ini penting guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berpihak pada pelaku industri. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam rapat dengar pendapat Panja Daya Saing Industri. Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (17/9), bersama Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian RI dan Plt. Kepala BSN.

Evaluasi Kebijakan Tumpang Tindih Demi Iklim Usaha Berpihak

Novita Hardini menekankan bahwa Panja harus menjadi instrumen evaluasi yang tajam. Evaluasi ini menyasar kebijakan-kebijakan yang selama ini dinilai tidak berpihak pada pelaku industri. Kebijakan tumpang tindih industri seringkali menjadi hambatan utama.

"Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri," ujar Novita. Ia juga menambahkan bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput, termasuk UMKM.

Ketidakselarasan regulasi dan perizinan antar-kementerian serta lembaga menjadi sorotan utama. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri. Akibatnya, pengembangan industri nasional menjadi terhambat dan sulit bergerak maju.

Potensi Kopi Global dan Tantangan Regulasi yang Berubah-ubah

Legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur ini secara khusus menyoroti potensi besar sektor kopi Indonesia di pasar global. Indonesia memiliki kekayaan kopi melimpah dengan proses produksi yang mumpuni. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Novita mengungkapkan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Australia masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Hal ini menunjukkan adanya celah yang harus diisi oleh Panja Daya Saing Industri. Panja diharapkan mampu memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor.

Selain itu, Novita juga mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah dan memberatkan pelaku industri. "Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak," katanya. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian dan lembaga harus segera diselaraskan.

Melahirkan Rekomendasi Kebijakan yang Adil dan Berkelanjutan

Panja Daya Saing Industri diharapkan mampu melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri. Fokus utama adalah pada pelaku UMKM dan petani, yang seringkali terpinggirkan oleh kebijakan tumpang tindih industri.

Jika Indonesia serius ingin menempatkan diri sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi konkret. Rekomendasi tersebut harus berpihak pada rakyat dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir.

Penyelarasan kebijakan dan regulasi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian usaha. Dengan demikian, daya saing industri nasional dapat meningkat. Ini akan membantu Indonesia bersaing di kancah global dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Sumber: AntaraNews