Cegah Korban Jiwa, KPUD Gorontalo Perketat Rekrutmen KPPS di Pemilu 2024

Seluruh provinsi di Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024. Setiap provinsi kini tengah melakukan verifikasi dokumen bakal calon legislatif (bacaleg), sebelum diumumkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS).

Namun, pada perhelatan Pemilu 2019 lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 11.239 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas di TPS jatuh sakit dan 527 meninggal dunia.

Maka dari itu, setiap Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD) harus mengantisipasi agar hal serupa tak terjadi kembali di wilayahnya masing-masing.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028 Sophian M. Rahmola mengungkapkan telah mengansuransikan para PPKS, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilu 2024. Asuransi tersebut, kata Sophian, dilakukan dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan.

"Dari kami (Pemilu 2019) ada yang sakit bahkan ada yang kecelakaan. Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk apabila ada kecelakaan ringan, kecelakaan berat, atau meninggal dunia itu tertanggung dengan asuransi itu," kata Sophian saat ditemui di gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Selain itu, Sophian juga mengaku sudah mengantisipasi hal itu dengan memperketat rekrutmen KPPS, PPK, dan PPS.

"Dari sisi rekrutmen itu sudah harus berdasarkan ketentuan di mana umurnya di bawah dari 50 tahun untuk yang KPPS, termasuk PPK dan PPS," ujar Sophian.

"Itu memang kami sangat ketat supaya jangan sampai orang yang penyakitan, mohon maaf, misalnya harus masuk dan kita paksa dia kerja," sambungnya.

Maka dari itu, dengan para petugas yang dianggap produktif, Sophian meyakini pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar.

"Tentunya dari pelaksanaan ini kita atur sesua ritme kerja dan tahapan yang ada. InsyaAllah ke depan jangan sampai terulang kembali," ucap Sophian.

Persiapan

Terkait kesiapan Pemilu 2024, Sophian mengaku persiapannya sama seperti provinsi lain karena tahapan pemilihan berlangsung serentak.

Namun, Sophian membanggakan keberhasilkan Gorontalo sebagai provinsi yang melakukan pembersihan data ganda paling cepat.

"Dari sisi kegandaan, ini kan namanya masyarakat ini orangnya dinamika, keluar masuk. Dia mendaftar di sana kemudian pindah, kita daftar di sini, kan di sana belum tentu dihapus. Alhamdullilah Gorontalo salah satu daerah yang tercepat pembersihan data gandanya sesuai penilaian dari KPU RI," cerita Sophian.

Pencapaian itu, ujar Sophian, dilakukan KPUD Gorontalo dengan terus berkoordinasi dengan KPU di Kabupaten/Kota hingga Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN).

"Nah yang kita bangun adalah koordinasi dalam satu wilayah, dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi Juga termasuk kami berkoordinasi dengan PPLN luar negeri. Jangan sampai ada daerah kami yang warganya ada di luar negeri sehingga itu yang kami lakukan," cerita Sophian.

Lebih lanjut, Sophian berujar bahwa pernah ada kejadian surat suara antardapil yang tertukar. Ia juga mengklaim dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan berkoordinasi dengan KPU RI.

"Soal dia tertukar antar dapil itu pernah ada karena itu packingan dari perusahaan salah. Misal dapil Sulawesi Tengah karena berdekatan dengan kita, nyasar ke kita. Tapi segera kita antisipasi dengan kita kembalikan, koordinasi dengan KPU RI kemudian tukaran surat suara itu berdasarkan jumlah yang kita butuh itu Alhamdulliah terpenuhi," kata Sophian.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com