Waketum PPP: Saya Tak Pernah Dengar Jokowi Setuju Sistem Coblos Partai

Politikus Demokrat Benny K Harman menyebut Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai pada Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membantah informasi tersebut.

Arsul mengatakan, pernyataan Benny yang disampaikan dalam rapat Komisi III DPR bersama PPATK hanya candaan semata.

"Saya kira begini, yang disampaikan Pak Benny itu kan candaan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Arsul mengatakan, sebaiknya menunggu putusan resmi Mahkamah Konstitusi. Fraksi-fraksi di DPR sikapnya terbagi, hanya PDIP yang mendukung sistem proporsional tertutup, sisanya mendukung sistem proporsional terbuka.

"Kalau soal sistem pemilu apakah tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup, ya kita tunggu saja putusan MK yang jelaskan. DPR yang diwakili oleh kuasa hukum yang terdiri dari beberapa fraksi kan sudah menyampaikan sikap," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Arsul mengaku belum mendengar Presiden Jokowi mendukung sistem pemilu tertentu. Arsul yakin Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

"Saya tidak pernah mendengar bahwa misalnya Presiden itu cenderung pada sistem tertentu. Saya kira presiden menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan karena memang di sanalah forum untuk menyelesaikannya," ujar Arsul.

Selama ini, Jokowi juga tidak pernah menanyakan kepada partai pendukungnya terkait sistem pemilu untuk Pemilu 2024.

"Itu tidak ada pembicaraan apapun. Yang di koalisi pemerintah Pak Jokowi itu kan sebagaimana tergambar juga dari suara Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, PPP, itu kan suaranya jelas ya, ada pada posisi mempertahankan proporsional terbuka. PDIP kemudian mengusulkan tertutup ya sudah kita tunggu apa putusan MK," ujar Arsul.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat Komisi III DPR dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2). Ketika bicara hal ini, Benny sempat menyinggung Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani yang merupakan partai pendukung pemerintah.

"Jadi anggota dewan sudah sumpek dengan sistem pemilu enggak jelas ada kabar burung nanti sistem tertutup ya pak Arsul, sudah dapat informasi dari presiden kah? Begitu," kata Benny. Pernyataan itu pun disambut tawa beberapa anggota Komisi III.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com