Mendagri: KPU dan Partai Lebih Suka Pemungutan Suara Tradisional dari pada e-Voting

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penggunaan e-Voting belum banyak disetujui stakeholder kepemiluan. KPU dan partai politik lebih menyukai pemungutan suara tradisional karena setiap tahapannya bisa dipantau.

"Untuk saat ini temen KPU dan parpol lebih suka dengan manual karena dengan manual semua bisa diawasi setiap tahapan. Dimulai dari TPS di tingkat kecamatan, itu semua bisa diawasi angkanya itu bergeraknya," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Penggunaan e-Voting juga dikhawatirkan mudah diretas. Meski diakui, penggunaan teknologi dapat mempercepat proses pemungutan suara.

"Kalau e-Voting memang cepat tapi mereka teman-teman takut kalau nanti terjadi angka yang salah atau dihacking, dihijack sehingga akhirnya angkanya berubah," kata Tito.

Saat ini e-Voting baru diterapkan dalam pemilihan kepala desa. Untuk tingkat nasional Kementerian Dalam Negeri ingin mengkaji lebih dalam penggunaan e-Voting di negara yang sudah menerapkan.

"Saya mau belajar dari India yang melakukan e-Voting tapi banyak negara-negara besar yang ga mau melaksanakan e-Voting lebih senang yang manual, kenapa? karena e-Voting rawan terjadinya hacking diubah datanya," kata Tito.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan dengan komitmen digitalisasi Indonesia. Menurutnya, digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara sudah mulai menerapkan e-voting.

"Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," ungkapnya, Rabu (23/3).

Johnny mencontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estonia yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.

"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," jelasnya.