Tambah Anggota Koalisi, PKB Bantah Muluskan Agenda Amandemen UUD 1945

Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pemerintah. Ditandai dengan hadirnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan ketua umum parpol pendukung pemerintah bersama Presiden Joko Widodo, kemarin.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut pertemuan partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo bukan membahas amandemen UUD 1945. Sebelumnya, ada dugaan pertemuan koalisi yang menghadirkan PAN untuk memuluskan agenda amandemen UUD 1945.

"Yang menjadi topik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita," ujar Jazilul kepada wartawan, Kamis (26/8).

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga menyampaikan hal serupa. Johnny menyebut lima topik pembicaraan dengan Presiden Jokowi. Amandemen bukan salah satunya.

"Jadi tadi tidak dibacakan terkait Undang-Undang Dasar 1945 tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo," kata Johnny usai pertemuan, kemarin (25/8).

Menurut Johnny, koalisi pemerintah juga tidak menyampaikan sikapnya mengenai wacana amandemen terbatas dalam pertemuan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, bila penambahan anggota koalisi pemerintah untuk memuluskan amandemen di tengah pandemi, sangat keterlaluan. Apalagi bila dibahas perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jika mereka berani lakukan amandemen UUD 1945 dan isinya penambahan masa jabatan presiden, itu sudah keterlaluan. Dan itu akan berhadap-hadapan dengan rakyat," ujar Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini bilang, amandemen bukan kepentingan rakyat. Bila koalisi pemerintah dan Jokowi berani punya wacana amandemen untuk menambah masa jabatan, rakyat akan tegas menolak.

"Karena rakyat tak butuh amandemen, rakyat lapar, butuh makan. Rakyat akan menolak jika mereka punya rencana amandemen soal masa jabatan presiden," katanya.