Ada yang menarik di gelaran Pilkada Kota Palu. Kontestasi politik ini diwarnai kehadiran tiga tokoh perempuan. Yakni Imelda Liliana Muhidin Said, Reni Lamadjido, dan Habsa Yanti Ponulele.
Mereka akan bertarung dalam perebutan kursi wali kota dan wakil wali kota Palu, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Seperti dilansir Antara.
Hingga saat ini, empat pasangan calon telah mendaftar di KPUD Palu. Pendaftar pertama yakni Hidayat-Habsa Ponulele, Aristan-Wahyuddin menjadi pendaftar kedua. Pendaftar ketiga pasangan Hadianto Rosyid dan Reni Lamadjio, pendaftar keempat Imelda Said berpasangan dengan Arena Parampasi.
Pasangan Imelda Liliana Muhidin Said dan Arena JR Parampasi. Mereka diusung diusung partai Partai Golongan Karya dan Partai Gerindra. Sementara pasangan Reni Lamadjido dan Hadianto Rosyid diusung Partai Hanura dan PKB. Berikutnya, pasangan Habsa Yanti Ponulele yang menggandeng petahana wali kota Palu Hidayat, diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan PAN.
Tiga perempuan tersebut telah mendaftar di KPUD Palu, sejak dibukanya pendaftaran di tahapan pencalonan pada 4-6 September 2020.
Berkaitan dengan pencalonan tiga perempuan itu, Lingkar Belajar Untuk Perempuan Sulawesi Tengah berharap pemenuhan hak-hak perempuan di Palu dapat terpenuhi.
"Kami mengapresiasi majunya tiga perempuan hebat dalam kontestasi pilkada Kota Palu, semoga hal ini berdampak pada pemenuhan hak perempuan," ungkap Direktur Eksekutif LIBU Perempuan Sulteng, Dewi Rana Amir, di Palu, Minggu.
Tidak hanya itu, LIBU Perempuan Sulawesi Tengah berharap bakal calon kepala daerah mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota untuk berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
"Hal ini penting untuk melihat komitmen calon kepala daerah dalam memenuhikebutuhan anak, melindungi anak, serta perempuan," kata Amir.
Bagi Libu Perempuan, kata Dewi, komitmen itu penting, bahkan menjadi suatu keharusan. Dimana, ia menilai, keberhasilan pembangunan juga dilihat dari capaian implementasi prinsip kesetaraan gender dan tentu saja menyangkut dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak.
"Khusus untuk pemenuhan Kota Layak Anak, saya kira ini harus menjadi komitmen serius yang dipegang semua kandidat, dan sebaiknya konstituen juga harus kritis dalam melihat program-program kandidat," sebut dia.
Advertisement