Demokrat Kritik Perusahaan Stafsus Presiden Jadi Mitra Program Kartu Prakerja

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik pemerintah yang menjadikan Ruangguru sebagai salah satu mitra pelatihan daring dari program kartu prakerja yang dianggarkan Rp5,6 triliun untuk delapan aplikator. Sebab, Ruangguru merupakan perusahaan aplikator milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Rachland mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan berada di atas hukum.

"Menurut saya, penunjukan pada perusahaan stafsus presiden itu tak lebih lemak yang mengapung di secangkir susu panas. Lemak itu cuma bagian dari susu. Penunjukan perusahaan stafsus itu cuma bukti, pemerintah sangat percaya diri bahwa kekuasaannya mengatasi hukum," ujar Rachland dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4).

Menurut Rachland, pemerintah tidak menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam menunjuk Ruangguru sebagai aplikator pelatihan program prakerja.

"Apalagi tafsirnya bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak pihak cuma berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan? Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya," ujarnya.

"Saking percaya diri, pemerintah tidak merasa perlu bermain halus. Perusahaan milik Stafsus Presiden pun ditunjuk tanpa ragu," lanjutnya.

Rachland menduga, kepercayaan diri pemerintah itu dilakukan karena pasal kebal hukum dalam Perppu No.1 Tahun 2020. Yaitu pejabat pemerintah terkait dalam melaksanakan Perppu tak dapat dituntut perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik.

"Tetapi Perppu Covid-19 itu sendiri sebenarnya adalah refleksi kepercayaan diri pemerintah memiliki kekuasaan absolut. Itu kita saksikan dalam cara pemerintah memperlakukan hak budget," kata Rachland.

Menurutnya, salah satu ciri utama negara demokrasi selain pemilu bebas dan jaminan HAM dan kebebasan sipil, adalah hak budget itu. Anggaran itu dibahas bersama pemerintah dan wakil rakyat dalam hal ini DPR.

Namun, Rachland bilang Perppu tersebut justru memberikan jalan pemerintah melakukan penganggaran tanpa persetujuan DPR.

"Ini bukan saja merampas hak kontrol DPR tetapi secara substansial menempatkan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sejajar dengan negara negara totaliter atau fasistis yang tersisa di planet bumi," pungkasnya.