Jaga Keseimbangan Parlemen, PPP Usul Hanya Satu Partai Oposisi Masuk Koalisi Jokowi

Meski begitu, Arsul menyerahkan sepenuhnya partai mana yang bisa masuk dalam koalisi ke tangan Jokowi. Namun, keputusan partai mana yang dipilih juga harus dibicarakan dengan para Ketua Umum di KIK.

Sania Mashabi
Oleh Sania Mashabi - Reporter
Jaga Keseimbangan Parlemen, PPP Usul Hanya Satu Partai Oposisi Masuk Koalisi Jokowi
Arsul Sani. ©dpr.go.id

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, cukup satu partai saja yang masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk membuat jumlah oposisi di parlemen tetap seimbang.

"Kalau ini mau bertambah supaya kekuatan penyeimbang di parlemennya itu juga cukup walaupun minoritas ya mestinya cukup satu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).

"Cukup satu aja yang masuk gitu loh diantara empat partai cukup satu aja yang masuk," sambungnya.

Meski begitu, Arsul menyerahkan sepenuhnya partai mana yang bisa masuk dalam koalisi ke tangan Jokowi. Namun, keputusan partai mana yang dipilih juga harus dibicarakan dengan para Ketua Umum di KIK.

"Kalau beliau itu mau membicarakan ya dengan partai KIK beliau pasti akan minta pandangan terlebih dulu dari para ketua umum partai yang sudah ada di KIK itu yang disampaikan beliau," ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa partai pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno disebut-sebut akan bergabung di KIK. Partai itu diantaranya PAN dan Demokrat.

Tetapi belakangan ini, Partai Gerindra juga sempat disebut berpeluang gabung dengan KIK.

"Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Rekomendasi