Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Dinilai Ganggu Kredibilitas Pemilu

Penyelenggara Pemilu serta penegak hukum diminta segera menindak cepat penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos. Sebab kabar tersebut sangat mengganggu kredibilitas, integritas, dan legitimasi Pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini‎ mengatakan, Pemilu yang demokratis, bebas, dan adil tidak akan pernah terwujud kalau pemilih tidak terbebas dari kebohongan, informasi yang menyesatkan dan tekanan kabar yang manipulatif.

"Penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, serta semua pihak harus memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi dan data berkaitan penyelenggaraan pemilu yang benar, akurat, dan bebas dari manipulasi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (3/1).

Lihat juga berita tentang Pemilu 2024 di Liputan6.com

Agar kredibilitas dan legitimasi pemilu tidak terganggu, dia mengungkapkan, aparat penegak hukum harus memproses kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sehingga dapat diketahui dan mampu mengungkap aktor intelektual dari kabar bohong tersebut.

"Siapa produsen dari hoaks itu serta memberi hukuman tegas pada para pelaku terutama aktor intelektualnya. Selain untuk membuka motif dan tujuan penyebar, juga untuk memberi efek jera bagi pihak-pihak yang sengaja membuat konspirasi dan mendiskreditkan proses pemilu," tutup Titi.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.

"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.